SBMI TURUT BERGERAK MENOLAK OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) turut mengadakan aksi turun ke jalan untuk menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Dalam orasi singkatnya, Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno mengatakan setidaknya ada dua alasan kenapa SBMI bersikap menolak Omnibus Law UU Ciptaker yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020.

“Pertama, tumpang tindih kewenangan yang sudah dirapikan oleh UU PPMI, justru diobrak-abrik UU Cipta Kerja hingga menjadi semakin tidak jelas. Yang kedua, kami menilai awal mula eksploitasi terhadap buruh migran adalah adanya pelanggaran perizinan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sehingga kasus perdagangan manusia terus-menerus terjadi. Kami meminta kepada Pemerintah Indonesia dan DPR RI untuk segera mencabut UU  Omnibus Law Cipta Kerja,” jelas Hariyanto.

Oleh karena itu, sebagai serikat buruh migran, SBMI turut bergerak bersama para buruh, petani, dan masyarakat sipil lainnya untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Hari ini adalah hari perjuangan rakyat Indonesia. Kami Serikat Buruh Migran Indonesia turut bergerak untuk melawan Ominbus Law. Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja,” tegasnya.

Terkait aksi turun ke jalan yang dilakukan SBMI di tengah masa pandemi covid-19, Hariyanto memastikan para aktivis SBMI yang terlibat aksi senantiasa menjaga dan menghindari kerumunan massa yang berjubel.

“Kami memastikan, kawan-kawan yang turun ke jalan adalah para aktivis yang anti kekerasan dan dari SBMI sangat damai. Kami juga senantiasa menghindari kerusuhan di lokasi aksi. Kami mencari tempat yang sedikit aman dan sepanjang aksi selalu berusaha menjauh dari kerumuman massa yang berjubel,” pungkas Hariyanto.

Video aksi SBMI bisa dilihat di SBMI TV