sbmi

Memperjuangkan Keadilan Bagi Buruh Migran dan Anggota Keluarganya

SBMI Pontianak Kawal Pemulangan BMI Sakit dari Malaysia

2 min read
Martin: Pemerintah harus lebih aktif malakukan sosialisasi terkait proses migrasi yang sesuai prosedur, sehingga bisa meminimalisir jumlah BMI unprosedural yang lolos ke negara tujuan

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SBMI Pontianak sedang mengawal proses pemulangan seorang Buruh Migran Indonesia (BMI) asal Probolinggo, Jawa Timur yang sempat terlantar dalam kondisi sakit di salah satu rumah sakit di Bintulu, Serawak, Malaysia.

BMI bernama Rosiana tersebut dideportasi dari Serawak melalui perbatasan darat Tebedu, Entikong pada 13 September 2020 lalu dan telah mendapatkan perawatan di RSUD Dr Soedarso Pontianak.

“Berkat koordinasi dari berbagai pihak, termasuk bantuan dari teman-teman DPLN SBMI Kuching, sejak tanggal 14 September 2020 Bu Rosiana telah mendapatkan perawatan di RSUD Dr Soedarso Pontianak,” kata Ketua DPC SBMI Pontianak, Martin Lipho kepada jurnalis sbmi.or.id di Pontianak, Sabtu (19/9/2020).

Menurut Martin, pada tanggal 17 September 2020 SBMI Pontianak telah mengunjungi Rosiana yang sedang dirawat di RSUD Dr Soedarso agar bisa mengetahui secara langsung kondisinya untuk memastikan kapan bisa dipulangkan ke kampung halamannya di Probolinggo.

“Berdasarkan pemantauan kami, kondisi Bu Rosiana sudah pulih. Kami langsung menghubungi Dinas Sosial Kota Pontianak dan besoknya, tanggal 18 September 2020, pihak Dinsos mendatangi Bu Rosiana ke RSUD,” jelas Martin.

Lebih lanjut Martin mengatakan, Rosiana sudah keluar dari RSUD Dr Soedarso dan sejak tanggal 18 September 2020 sudah berada di shelter Dinsos Kota Pontianak untuk menunggu jadwal kepulangan ke kampung halamannya.

Rosiana dideportasi dari Serawak karena berstatus tak berdokumen resmi (undocumented). Terkait banyaknya BMI yang dideportasi dari Malaysia melalui Entikong karena berstatus undocumented, termasuk Rosiana, Martin berharap kepada pemerintah agar lebih aktif melakukan sosialisasi terkait proses migrasi yang sesuai prosedur.

“Pemerintah harus lebih aktif malakukan sosialisasi terkait proses migrasi yang sesuai prosedur termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat soal risiko apabila BMI berangkat secara unprosedural, sehingga bisa meminimalisir jumlah BMI unprosedural yang lolos ke negara tujuan,” tegas Martin.

 

 

 

Views: 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *