SBMI Malaysia Hadiri Forum Internasional, Bahas Tentang Isu Pekerja Migran

Dewan Perwakilan Luar Negeri Serikat Buruh Migran Indonesia (DPLN SBMI) Malaysia yang diwakili oleh Ketua DPLN, Ridwan Ismail menghadiri forum internasional yang membahas tentang isu pekerja migran.

Forum bertajuk Migration and the 2030 Agenda tersebut diadakan di Park Royal Hotel, Kuala Lumpur pada Senin, 31 oktober 2022. Kegiatan  ini terselenggara atas kerja sama IOM, ILO, UNICEF, UNDP, Migrant CARE, NSI, dan beberapa organisasi lainnya.

Di forum ini, masing-masing organisasi memberikan ide dan  pandangan, di antaranya terkait pengumpulan data dan akses informasi dari kesepakatan global untuk migrasi yang aman dan teratur.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua SBMI Malaysia Ridwan Ismail menyampaikan beberapa poin, yaitu tentang  faktor-faktor yang menjadi penyebab buruh migran menjadi tak berdokumen atau  illegal. Ridwan juga menyampaikan tentang banyaknya buruh migran yang tidak mendapatkan hak dasar mereka seperti kerja lebih masa, gaji tidak sesuai, bahkan ada yang tidak menerima gaji, tidak adanya hari libur, bahkan tidak mendapat akses berhubung dengan keluarga.

“Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke SBMI Malaysia, yang terbanyak adalah kasus pekerja migran sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT),” kata Ridwan.

Lebih lanjut Ridwan mengatakan, berdasarkan data pengaduan yang diterima SBMI Malaysia, faktor yang paling banyak menjadi penyebab mereka menjadi buruh migran tak berdokumen atau ilegal ialah karena tertipu oleh agen dan PMI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masuk melalui jalur tidak resmi, sehingga PMI ini mungkin tidak terdata.

“Padahal seharusnya mereka bisa didata karena punya catatan masuk di pintu imigrasi negara tujuan. Sebagian kecil saja yang masuk melaui jalur belakang atau jalur tikus,” jelas Ridwan.

Sebagai penutup Ridwan sangat mengapresiasi adanya forum-forum seperti ini yang mengangkat isu global terkait permasalahan para pekerja migran dan berharap bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan bagi pekerja migran, baik di level nasional, regional, maupun internasioanl.