MIGRANT FEST: PELINDUNGAN BURUH MIGRAN DARI DESA

BERKOLABORASI DENGAN DPC SBMI WONOSOBO, PEMERINTAH KECAMATAN KALIWIRO ADAKAN MIGRANT FEST BAHAS PELINDUNGAN BURUH MIGRAN SEJAK DARI DESA

Wonosobo, 19 Juli 2024 – Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Wonosobo mengukuhkan posisinya sebagai organisasi yang kuat dan terlibat aktif dalam melindungi serta memperjuangkan hak-hak buruh migran dan keluarganya sejak dari desa. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah mencatat pada tahun 2023 jumlah Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara dari Kabupaten Wonosobo sebanyak 1.909 orang. Jumlah pekerja migran asal Wonosobo ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2021 dan 2022. 

Buruh migran asal Wonosobo terdiri dari perempuan maupun laki-laki yang ditempatkan di negara- negara kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah bahkan Amerika. Situasi dan kondisi buruh migran sangat rawan dan rentan untuk menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Sehubungan dengan perayaan Hari Lahir Kabupaten Wonosobo yang ke-199 dan Hari Anti Trafficking Sedunia yang jatuh pada tanggal 30 Juli mendatang, SBMI  berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menyelenggarakan Migrant Fest dalam rangkaian festival rakyat. Salah satu kegiatan yang akan diadakan adalah Festival Migran dengan rangkaian acara utama berupa Diskusi Panel bertema Pelindungan Buruh Migran Indonesia dari Desa dan Buruh Migran Dalam Pusaran Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam, Flashmob dari anggota DPC SBMI Wonosobo, serta serangkaian kegiatan seni dari buruh migran dan keluarganya. 

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi pemerintah dan masyarakat terkhusus untuk buruh migran dan keluarganya guna berdiskusi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelindungan hak-hak buruh migran dengan melibatkan para buruh migran, mantan buruh migran, keluarga buruh migran bersama-sama dengan pemerintah pusat dan daerah, gugus tugas PTPPO pusat dan daerah, NGO Internasional. Dengan adanya kegiatan ini akan membangun kemitraan yang kuat, solid, dan setara para stakaeholder dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya di Kabupaten Wonosobo. 

SBMI juga akan mengambil peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi oleh buruh migran, serta dalam menggalang dukungan untuk upaya pelindungan yang lebih baik bagi buruh migran. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa peran desa bukan hanya berkomitmen untuk melindungi buruh migran saat ini, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi generasi buruh migran mendatang.

Ketua Panitia Migrant Fest yang juga merupakan pengurus DPC SBMI Wonosobo, Yudhi, dalam pidatonya menyampaikan bahwa kerja sama antara pemerintah, SBMI, NGO, dan masyarakat umum sangat penting untuk mencegah penempatan buruh migran secara tidak prosedural dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) secara masif. 

“Bapak ibu hadirin yang kami hormati, penting untuk melakukan kerjasama antara pemerintah, SBMI, NGO serta masyarakat umum untuk melakukan upaya pencegahan penempatan buruh migran secara unprosedural maupun tindak pidana perdagangan orang secara masif agar masyarakat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun negara. Saatnya pemerintah pusat sampai pemerintah desa mengajak lembaga-lembaga yang ada di desa untuk terus mengedukasi masyarakat dimulai dari sekarang. Perlunya anggaran untuk pemberdayaan bagi purna buruh migran terutama mereka yang mengalami permasalahan agar mereka tidak terjebak lagi menjadi korban kesekian kalinya dan hari ini adalah hari dimana kita memulai kerjasama untuk memberantas TPPO di Indonesia, khususnya kabupaten Wonosobo,” jelasnya

Sekretaris Jenderal SBMI, Juwarih, menyatakan, “Hari ini SBMI, terkhusus DPC SBMI Wonosobo bersama pemerintah dan masyarakat berkomitmen untuk terus menjaga hak-hak buruh migran dan keluarganya. Kolaborasi dalam rangkaian kegiatan migrant fest ini menjadi bukti nyata bahwa membangun kesadaran dan aksi nyata bagi keadilan sosial bagi buruh migran di Indonesia harus dilakukan sejak dari desa.”pungkasnya

Juwarih juga menyampaikan bahwa harapannya dari kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang tantangan yang dihadapi oleh buruh migran, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi sipil dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia bagi semua warga negara Indonesia, termasuk buruh migran dan keluarganya.

Views: 86