
Layanan SPKT Kasus TPPO Sekarang Lebih Mudah
Ditanya tentang apa saja kendala yang dialami oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam memberikan laporan polisi terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Sekjen SBNMI
Ditanya tentang apa saja kendala yang dialami oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam memberikan laporan polisi terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Sekjen SBNMI
Jakarta, 19 Juni 2023 – Sebelas Warga Negara Indonesia (WNI) diduga kembali menjadi korban Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dikirim ke Negara Kamboja. Mereka
Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia Bobi Anwar Ma’arif menyampaikan pentingnya penguatan Serikat Buruh dalam diskusi di kantor perwakilan PBB yang membidangi Bisnis yang bertanggung jawab
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melakukan audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan (Disnakertrans Sulsel), pada Kamis, 31 Mei 2023. Perwakilan SBMI
Jakarta, 2 Juni 2023 – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) terus mendorong Pemerintah Indonesia untuk lebih serius lagi dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendatangi Komisi Informasi Pusat(KIP) RI untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI pada 23 Maret
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberikan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada ratusan pelajar
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur menyelenggarakan Konsultasi Daerah (Konsulda) terkait implementasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melakukan audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang pada Selasa, 22 November 2022. Audiensi ini bertujuan untuk
Dewan Perwakilan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia (DPW SBMI) Lombok Timur melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD dan Kantor Bupati Lombok Timur pada Rabu,