Salsa berpendapat, satu-satunya yang bisa menghentikan penempatan ilegal ke Arab Saudi, adalah virus korona (19-Covid), “virus ini yang bisa mengawal kebijakan Kepmenaker No 260 tahun 2015,” katanya
2 hari setelalah penerbitan surat Dirjen Binapenta No. 3/496/PK.02.00/II/2020, data P3MI dalam aplikasi jendela PMI, masih belum berubah, masih berjumlah 438 yang tersebar di 17 provinsi
Berikut ini adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang masi memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia, setelah terbitnya Surat Dirjen Binapenta Kemnaker No 3/
Merujuk pada surat Direktur Jenderal Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan, nomor : 3/ 496 /PK.02.00/II/2020, perihal Penghentian Pelayanan Penempatan bagi P3MI yang Dijatuhi Sanksi Pencabutan SIP3MI, Kementerian
Merujuk pada surat nomor : 3/ 496 /PK.02.00/II/2020, perihal Penghentian Pelayanan Penempatan bagi P3MI yang Dijatuhi Sanksi Pencabutan SIP3MI yang diterbitkan oleh Dirjen Binapenta Kementerian
Berdasarkan Surat nomor : 3/ 4961 /PK.02.00/I1/2020, perihal Penghentian Pelayanan Penempatan bagi P3MI yang Dijatuhi Sanksi Pencabutan SIP3MI yang diterbitkan oleh Dirjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan,
25 Februari 2020. Hari ini Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) telah berusia 17 tahun. Selama ini SBMI telah bekerja dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi buruh
Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) mengajukan uji materi UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) ke Mahkamah Konstitusi
Lasmini Simbolon bertanya (16/2/20202). Saya di sini mu bertanya dan mau pendapat. Saya telah sempat daftar di salah satu LPK, dan sudah bayar semua biaya,
Migrant CARE dan SBMI tidak Berharap Mahkamah Konstitusi Turut Membuka Keran Perdagangan Orang bagi Pekeja Migran Indonesia Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta (ASPATAKI)
