Malang, 30 Oktober 2024 — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Republik Indonesia melalui Forum PUSPA (Partisipasi publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) Gayatri Jawa Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk memperkuat Community Watch dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Solaris, Malang, dengan dihadiri berbagai organisasi dan lembaga masyarakat, termasuk DPW Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Timur, Fatayat NU, Puspa Singhasari Kabupaten Malang, WCC Dian Mutiara, Forum Anak, serta Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Ir. Priyadi Santoso, perwakilan dari Kementerian P3A. Dalam sambutannya, Priyadi menyoroti Kabupaten Malang sebagai salah satu wilayah pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di Indonesia, setelah Ponorogo dan Tulungagung. Ia menjelaskan bahwa banyaknya kasus TPPO yang menimpa PMI di luar negeri maupun pekerja lokal di dalam negeri mengindikasikan pentingnya upaya pencegahan berbasis masyarakat. “Permen P3A No 2 Tahun 2024 pasal 2 bertujuan menjadi acuan bagi masyarakat, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani TPPO berbasis komunitas,” ujar Priyadi.
Sementara itu, Kepala UPT P3A Provinsi Jawa Timur menekankan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kasus TPPO tertinggi kelima di Indonesia. “Selain kasus TPPO pada PMI, juga ditemukan kasus perdagangan orang terhadap anak, yang bahkan berasal dari luar wilayah Jawa Timur,” jelasnya.
Peran Aktif DPW SBMI Jawa Timur dalam Pencegahan TPPO
DPW SBMI Jawa Timur, sebagai bagian dari Satgas TPPO Jawa Timur, turut berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kasus TPPO di wilayah ini. Ketua DPW SBMI Jawa Timur, Endang Yulianingsih, menyatakan bahwa pembentukan Satgas TPPO di Kabupaten Malang mendesak dilakukan. “Saat ini Kabupaten Malang sebagai wilayah ketiga terbesar pengirim PMI ke luar negeri belum memiliki Satgas TPPO. Di Jawa Timur, hanya terdapat lima daerah dengan Satgas TPPO yaitu Ponorogo, Tulungagung, Nganjuk, Surabaya, dan Batu,” ujar Endang.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas P3A Kabupaten Malang, drg. Arbani Mukti Wibowo, menyampaikan bahwa penanganan kasus TPPO di Kabupaten Malang belum optimal dan memerlukan aksi preventif yang lebih kuat. Oleh karena itu, ia berharap Bimtek ini akan menghasilkan panduan komprehensif untuk mencegah dan menangani kasus TPPO di wilayah Malang Raya.
Penguatan Community Watch melalui Diskusi Kelompok
Usai sesi makan siang, acara dilanjutkan dengan diskusi kelompok mengenai peran masyarakat sebagai Community Watch atau pemantau komunitas untuk deteksi dini kasus TPPO. Diskusi berlangsung antusias dengan peserta yang menyumbangkan ide serta pemikiran terkait pencegahan TPPO. Harapannya, melalui bimtek ini, masyarakat dapat berperan aktif menjadi relawan dalam memantau potensi kasus TPPO di komunitas mereka.
Dengan selesainya kegiatan ini, para stakeholder berharap panduan pencegahan dan penanganan TPPO dapat segera diimplementasikan di Kabupaten Malang Raya, memperkuat langkah pencegahan serta melindungi kelompok rentan dari praktik perdagangan manusia.
Views: 18
