DPW SBMI Jawa Timur Berperan Aktif dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Jawa Timur

Malang, 03 Juni 2024-DPW SBMI Jawa Timur (Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia) telah turut serta dalam sebuah kegiatan rapat koordinasi yang berfokus pada perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29-30 Mei 2024 di Hotel Aria Gajayana Malang.

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Bappeda Kabupaten/Kota, serta beberapa DPC SBMI (Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Banyuwangi, Jember, Lumajang, dan Malang, Migran Care serta Garda Buruh Migran Indonesia. 

Narasumber pada hari pertama rapat meliputi Purwanti Utami dari Kabid Penempatan dan PKK UPT P2TK Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, yang membahas upaya perlindungan PMI, serta Didin Wahidin dari Fungsional Perencanaan Bappeda Provinsi Jawa Timur, yang menyampaikan dukungan kebijakan pemberantasan TPPO di Jawa Timur. Pada hari kedua, narasumber yang hadir adalah Mochamad Supriyanto dari Kanit IV Sumbit IV TP Renakta Polda Jawa Timur, yang membahas penyidikan TPPO, dan perwakilan dari Migran Care yang membahas situasi PMI dalam pusaran perdagangan orang.

Hasil dari rapat tersebut mencakup beberapa rekomendasi yang disepakati oleh para peserta. Salah satunya adalah perlunya melengkapi regulasi dalam pencegahan dan penanganan TPPO dengan berperspektif pada perlindungan dan pemenuhan hak para korban, serta memasukkan isu pemberantasan TPPO ke dalam program prioritas utama nasional sehingga dapat dimasukkan dalam program perencanaan pembangunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Ketua DPW SBMI Jawa Timur, Endang Yulianingsih, menyampaikan beberapa rekomendasi lainnya pada saat kegiatan,  “Termasuk penguatan kelembagaan dan komitmen satgas TPPO di Daerah Provins Jawa Timur juga harus menjadi hal yang terus dikuatkan, serta pelibatan semua unsur Aparat Penegak Hukum (APH) dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa.” tutur Yuli

Keterlibatan DPW SBMI Jawa Timur dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen SBMI dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja migran Indonesia, serta berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Jawa Timur. Diharapkan hasil rapat ini dapat menjadi landasan bagi langkah-langkah konkrit dalam melindungi PMI dan memerangi TPPO di wilayah tersebut.

Views: 213