Serang, 17 Juli 2025 — Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia (DPW SBMI) Provinsi Banten sukses melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-2 di Sekretariat DPW SBMI Banten, Desa Wanayasa, Kabupaten Serang. Agenda penting ini dihadiri 23 peserta dari berbagai struktur organisasi SBMI di Banten, termasuk pengurus DPC dari Tangerang, Pandeglang, dan Kota Serang, serta pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) SBMI.

Muswil ini bertujuan memperkuat arah gerakan SBMI Banten dalam perlindungan dan pemberdayaan buruh migran Indonesia (BMI) beserta keluarganya. Dalam forum tersebut, selain membahas evaluasi organisasi, peserta juga mendalami materi terkait dasar hukum serikat pekerja sesuai UU No. 21 Tahun 2000, hasil Rakernas II SBMI tahun 2025, serta rencana strategis SBMI ke depan.

Salah satu agenda utama Muswil adalah pemilihan kepengurusan DPW SBMI Banten periode 2025–2030. Melalui proses demokratis dengan sistem one man one vote, peserta Muswil secara aklamasi memilih Sukpi sebagai Ketua DPW SBMI Banten yang baru, didampingi oleh Soleh sebagai Sekretaris dan Amelia sebagai Bendahara.

Ketua DPW terpilih, Sukpi, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat organisasi di tingkat wilayah dan cabang. “Kita akan fokus pada penguatan struktur, pelayanan advokasi bagi buruh migran, serta pengembangan ekonomi anggota dan keluarganya,” ujarnya.

Muswil juga menghasilkan beberapa rekomendasi penting, di antaranya pemindahan sekretariat DPW ke ibu kota provinsi untuk memudahkan koordinasi, serta optimalisasi layanan advokasi satu pintu dalam penanganan kasus-kasus buruh migran.

Dalam kata penutup yang disampaikan oleh Koordinator Departemen Pengorganisasian SBMI mengingatkan bahwa Muswil bukan hanya soal pergantian kepemimpinan, namun juga momentum strategis untuk memperkuat perjuangan buruh migran di Banten. “Kami berharap pengurus baru mampu membawa SBMI Banten lebih solid, berdaya, dan konsisten memperjuangkan keadilan bagi buruh migran,” tegasnya.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru, DPW SBMI Banten diharapkan mampu terus menjalankan mandat organisasi, mengembangkan kaderisasi, memperkuat pengorganisasian di basis-basis buruh migran, serta memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada para pekerja migran dan keluarganya.