Diskusi Komunitas Terkait Implementasi UU PPMI di Desa Banjarejo, Malang

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang berkolaborasi dengan Migrant Forum in Asia (MFA) mengadakan Diskusi Komunitas bersama Pemerintah Desa (Pemdes) Banjarejo, Kecamatan Ngantang terkait implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di tingkat desa.

Diskusi dengan tema  Melihat Peluang dan Tantangan Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Tingkat Desa tersebut digelar di Balai Desa Banjarejo pada hari Rabu, 14 Desember 2022. 

Penyelenggaraan agenda Diskusi Komunitas ini merupakan tindak lanjut dari agenda Konsultasi Daerah yang telah dilaksanakan di Pendopo Bupati Kabupaten Malang pada 25 November 2022 lalu.

Diskusi Komunitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisir permasalahan dalam pengimplementasian UU PPMI di tingkat desa yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pelindungan PMI di Desa Banjarejo.

Acara ini dihadiri oleh Pemerintahan Desa Banjarejo, Komunitas Purna PMI, Komunitas Lainnya dan tokoh masyarakat desa, serta pengurus DPC SBMI Malang dan pengurus DPD SBMI Desa Banjarejo.

Ketua DPC SBMI Malang, Endang Yulianingsih dalam sambutannya mengatakan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya adalah keniscayaan yang harus terus diupayakan karena mereka ke luar negeri itu untuk berjuang. Maka, negara dan pemerintah harus melindungi.

“Kami elemen yang peduli terhadap perlindungan pekerja migran akan terus berupaya dan berjuang untuk perlindungan tersebut,’’ tegas Endang Yulianingsih.

Endang Yulianingsih berharap ada perhatian dan dukungan penuh dari pemerintah, termasuk Pemerintah Desa Banjarejo untuk menciptakan perlindungan yang lebih baik, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Desa tentang Pelindungan PMI.

Kepala Desa Banjarejo, Johan Supriadi megapresiasi dan mendukung penuh kegiatan Diskusi Komunitas ini yang membahas masalah perlindungan buruh migran di tingkat desa.

“Warga kami banyak yang ke luar negeri dan hal tersebut butuh pengawasan dan pendataan sehingga pihak desa mampu mengetahui kondisi masyarakat yang berangkat ataupun yang akan pulang dari luar negeri,’’ ungkap Kades Johan Supriadi.