DIALOG MULTI PIHAK: MENUJU PERBAIKAN RESPON PEMERINTAH TERKAIT DAMPAK COVID-19 TERHADAP BMI DAN PEKERJA RUMAHAN

Sebagai upaya mendorong perbaikan respon pemerintah dalam melindungi BMI di masa pandemi COVID-19, SBMI atas dukungan Yayasan Kurawal menyelenggarakan Dialog Multi Pihak bertajuk ‘Menuju Perbaikan Respon Pemerintah terkait Dampak COVID-19terhadap BMI’ pada 23 Februari 2022.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Ulang Tahun ke-19 SBMI yang diselenggarakan pada 21-26 Februari 2022 di Banyuwangi, Jawa Timur dan dihadiri para pengurus SBMI dari seluruh Indonesia, pekerja rumahan, dan beberapa pengurus Trade Union Rights Centre (TURC).

Hadir sebagai narasumber penanggap dari pihak pemerintah, yaitu perwakilan dari Kemenlu RI, Kemenaker RI, Badan Pusat Statistik, BPJS Ketenagakerjaan, dan BP2MI yang mengikuti acara ini secara online. Sementara narasumber penanggap dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa hadir secara langsung ke acara ini di Wana Wisata Hutan Pinus Songgon.

Pada acara dialog ini, SBMI memaparkan hasil studi tentang respon Pemerintah RI dalam melindungi BMI dari dampak pandemi COVID-19 di 4 negara tujuan utama BMI yaitu Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Arab Saudi. Sementara TURC memaparkan hasil survei terkait perlindungan bagi pekerja rumahan selama masa pandemi COVID-19.  

Tidak hanya memaparkan hasil studi, pada acara dialog ini, SBMI dan TURC juga menyampaikan rumusan rekomendasi untuk pemerintah.

Selain SBMI dan TURC, peserta dialog, baik anggota SBMI maupun pekerja rumahan anggota TURC juga memaparkan pengalamannya terkait dampak COVID-19 dan respon pemerintah yang mereka rasakan.

Secara umum, seluruh perwakilan pemerintah yang hadir menyambut baik adanya inisiatif dilaog ini dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti temuan SBMI dan TURC dengan langkah konkrit.

Terkait pelayanan Perwakilan RI di negara tujuan BMI, misalnya, Kemenlu RI menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan dan akan memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum staf Perwakilan RI yang bekerja tidak profesional. Kemenlu juga menyatakan komitmen akan melakukan sosialisasi terkait dampak COVID-19 dengan menggandeng media lokal di negara tujuan BMI sebagaimana rekomendasi yang disampaikan oleh perwakilan SBMI Hong Kong di acara dialog ini. Rekomendasi SBMI agar Pemerintah  Indonesia segera meratifikasi Konvensi ILO 188 dan 189 juga mendapat respon positif dari Kemenlu.

Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan PMI, Kemenaker RI, Rendra Setiawan yang mengikuti acara dialog secara online juga menyampaikan komitmennya terkait MoU dengan negara tujuan BMI dan revisi Permenaker No 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sebagaimana rekomendasi yang disampaikan SBMI.

Sementara Sekretaris Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Banyuwangi, Muajim yang hadir secara langsung ke acara dialog menyatakan siap menjalin kerja sama dengan SBMI dan siap mengkoordinasikan Kepala Desa se-Kabupaten Banyuwangi untuk  sosialisasi UU No18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat desa.