Siaran Pers

KEMENPPPA SEDIAKAN CALL CENTER SAPA 129 UNTUK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Jakarta (08/03) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyediakan layanan Call Center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom Indonesia). Layanan SAPA 129 bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendataan kasusnya. Menteri PPPA, Bintang […]

KEMENPPPA SEDIAKAN CALL CENTER SAPA 129 UNTUK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN Read More »

SIARAN PERS, SBMI MALANG: WALIKOTA DAN DPRD KOTA MALANG ABAIKAN UU PELINDUNGAN PMI

Press Release Aksi Tahlilan Tragedi Buruh Migran Indonesia, Duka Cita atas Matinya Nurani Sutiaji & DPRD Kota Malang   Selayang Pandang UU No. 18 Th. 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya migrasi ketenagakerjaan yang aman dan adil dengan mengganti Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

SIARAN PERS, SBMI MALANG: WALIKOTA DAN DPRD KOTA MALANG ABAIKAN UU PELINDUNGAN PMI Read More »

SIARAN PERS, SP dan SBMI : Negara Harus Menjalankan Peradilan Pidana yang Adil untuk Perempuan Buruh Migran

Solidaritas Perempuan (SP) dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menilai, dalam proses peradilan pidana, perempuan yang menjadi korban perdagangan orang tidak mendapatkan keadilan yang utuh. Salah satu kasus yang ditangani bersama SP dan SBMI adalah kasus yang dialami perempuan buruh migran asal Sukabumi, Jawa Barat bernama Martini. Awalnya, Martini melamar pekerjaan sebagai pelayan restoran di

SIARAN PERS, SP dan SBMI : Negara Harus Menjalankan Peradilan Pidana yang Adil untuk Perempuan Buruh Migran Read More »

LEMBAGA LAYANAN LTSA BELUM DIKENAL OLEH BURUH MIGRAN INDONESIA

Kemarin Jaringan Buruh Migran (JBM) baru saja menyelenggarakan peluncuran buku hasil penelitiannya. Buku tersebut berjudul “Pelindungan PMI Melalui Layanan Terpadu Satu Atap yang Berperspektif HAM dan Gender”. Kegiatan yang dilaksanakan secara hibrid ini, dipusatkan di Swisbell Kalibata, diiukti para peserta dalam jaringan atau secara online. Menurut Seknas Jaringan Buruh Migran Savitri Wisnuwardhani Layanan Terpadu Satu

LEMBAGA LAYANAN LTSA BELUM DIKENAL OLEH BURUH MIGRAN INDONESIA Read More »

PERINGATI HARI BURUH, JBM TUNTUT PEMERINTAH SERIUS LINDUNGI BURUH MIGRAN

Jaringan Buruh Migran (JBM) adalah koalisi 28 organisasi yang terdiri dari serikat buruh migran yang ada di dalam dan di luar negeri, serta organisasi yang peduli terhadap hak-hak PMI. JBM yang dahulu bernama JARI PPTKILN semenjak tahun 2010 telah aktif melakukan pengawalan terhadap proses pembahasan revisi UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan

PERINGATI HARI BURUH, JBM TUNTUT PEMERINTAH SERIUS LINDUNGI BURUH MIGRAN Read More »

SIARAN PERS: PELUNCURAN CATAHU 2020, MENAGIH PELINDUNGAN BMI DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Hari ini, dalam rangka memperingati Hari Buruh Migran Sedunia 2020, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) meluncurkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2020 bertajuk ‘Menagih Pelindungan Buruh Migran Indonesia di Tengah Pandemi Covid – 19’ yang mengulas tentang kerentanan buruh migran dengan pendekatan pengelolaan data. Selama ini, SBMI telah bekerja dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi Buruh Migran

SIARAN PERS: PELUNCURAN CATAHU 2020, MENAGIH PELINDUNGAN BMI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Read More »

SIARAN PERS: SBMI DESAK PEMERINTAH CHINA BUKA HASIL INVESTIGASI KASUS ABK INDONESIA

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melakukan aksi damai di depan gedung Kedutaan Besar Republik Rakyat China, di Jakarta, untuk mendorong Pemerintah China segera melakukan penanganan serius terhadap dugaan kasus-kasus perbudakan modern yang dialami oleh para anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia di kapal-kapal ikan berbendera China, Kamis (17/12/20200.   Aksi ini juga dilaksanakan dalam rangka

SIARAN PERS: SBMI DESAK PEMERINTAH CHINA BUKA HASIL INVESTIGASI KASUS ABK INDONESIA Read More »

SIARAN PERS: TATA KELOLA PERIZINAN P3MI DIRAPIKAN UU PPMI, DIOBRAK-ABRIK OMNIBUS LAW UU CIPTAKER

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menilai, masuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) ke dalam RUU Cipta Kerja sangat mengejutkan. Sebab sebelumnya, dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja, isu pekerja migran sama sekali tidak pernah dibahas, baik oleh Pemerintah maupun DPR. Bahkan, draft awal RUU Cipta Kerja dan Naskah Akademik

SIARAN PERS: TATA KELOLA PERIZINAN P3MI DIRAPIKAN UU PPMI, DIOBRAK-ABRIK OMNIBUS LAW UU CIPTAKER Read More »

SIARA PERS 27 AGUSTUS 2020: SBMI-GREENPEACE DESAK PEMERINTAH SAHKAN RPP PELINDUNGAN ABK

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama dengan Greenpeace Indonesia melakukan aksi damai di Taman Aspirasi, kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada 27 Agustus 2020 untuk mendorong Presiden Joko Widodo segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan ABK Indonesia.  Dokumen lengkap Siaran Pers SBMI-Greenpeace terkait aksi damai ini bisa diunduh di sini 

SIARA PERS 27 AGUSTUS 2020: SBMI-GREENPEACE DESAK PEMERINTAH SAHKAN RPP PELINDUNGAN ABK Read More »