Jakarta, 13 Januari 2025 – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dampingi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Negara Penempatan Jepang asal Lampung Timur telah secara resmi meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Langkah ini diambil setelah para korban menghadapi tekanan lebih lanjut berupa gugatan balik dari pelaku yang terlibat, yakni Deni, […]
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kembali mencuat, kali ini menimpa RF (44), seorang pekerja migran perempuan asal Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. RF menjadi korban praktik penipuan kerja yang berujung pada perdagangan orang di Turki. Kasus ini terungkap setelah Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Banyuwangi menerima pengaduan melalui layanan call center online. Menanggapi
Dewan Pimpinan Cabang SBMI Banyuwangi Mendampingi Kasus TPPO Warga Banyuwangi di Turki Read More »
Jember, 8 Januari 2025 – Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Jember mendampingi pengaduan dari seorang calon pekerja migran Indonesia dengan inisial Hanifa, yang mengalami situasi sulit setelah berangkat dari Dusun Sumbersari, Desa Kemuningsari Lor, menuju Arab Saudi untuk bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT). H berangkat pada tanggal 5 Agustus 2024
Jakarta, 18 Desember 2024 – Pada tanggal 18 Desember, dunia memperingati Hari Buruh Migran Sedunia, sebuah momentum penting untuk menyoroti isu pelindungan buruh migran di seluruh dunia. Peringatan ini dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pengakuan atas kontribusi dan perjuangan buruh migran, serta perlunya pelindungan yang lebih baik bagi buruh migran. Di Indonesia, buruh migran
Jakarta, 5 Desember 2024 – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendampingi buruh migran Indonesia yang menjadi korban kejahatan lintas negara. Salah satu kasus terbaru adalah pemulangan 11 Warga Negara Indonesia (WNI) korban online scam dari Myanmar ke daerah asalnya masing-masing. Setelahnya, para korban berhasil dipulangkan ke Tanah Air dengan selamat dan langsung diarahkan menuju Rumah
SBMI Dampingi Pemulangan 11 Korban Online Scam Myanmar ke Indonesia Read More »
Suva/Jakarta, 4 Desember 2024 – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Greenpeace Indonesia menjadi bagian dari pihak yang menyuarakan dan berhasil mendorong langkah menuju perbaikan serta pelindungan hak ketenagakerjaan awak kapal perikanan di kawasan Samudra Pasifik. Dalam pertemuan di Suva, Fiji, pada 3 Desember 2024, Komisi Perikanan Pasifik Barat dan Tengah (Western and Central Pacific
Brebes, 2 Desember 2024 – Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes damping pemulangan jenazah buruh migran yang meninggal di Arab Saudi. Seorang pekerja migran laki-laki asal Brebes, Abdul Hadi (51), dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi pada 17 November 2024. Almarhum, warga Desa Limbangan, Kecamatan Losari, telah dipulangkan ke rumah
Lombok Timur, NTB – Seorang Pekerja Migran Indonesia bernama Muhammad Tahir, asal Bagek Longgek, Desa Batuyang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, telah hilang kontak sejak tahun 2003. Tahir berangkat ke Malaysia untuk bekerja di sektor perkebunan demi mencari nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya. Namun, sejak akhir tahun 2003, ia tidak pernah lagi menghubungi keluarga
21 Tahun Hilang Kontak, Keluarga Pekerja Migran Asal Lombok Timur Minta Bantuan SBMI Read More »
Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia (DPW SBMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengambil langkah untuk mendampingi Lalu Harli Suhandi, seorang mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Harli mengalami kecelakaan kerja di sebuah pabrik di Slovakia yang mengakibatkan tangan kirinya harus diamputasi. Hingga kini, hak-hak Harli sebagai
Jakarta, Jumat (29 November 2024) – Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini memutuskan untuk menolak permohonan uji materi Pasal 4 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Putusan ini menegaskan hak konstitusionalitas pelaut migran, baik itu awak kapal niaga maupun awak kapal perikanan, untuk mendapatkan pengakuan hukum
