Kebijakan

DOKUMENTASI: MEDIA KAMPANYE SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

Migrasi Paksa, Buruh Migran, dan Implementasi Pelindungan : Perspektif yang Lebih Adil

Catahu, Headline, Kebijakan, Penelitian, Saat Bekerja, Sebelum Bekerja, Setelah Bekerja /

Mobilitas lintas negara yang dilakukan oleh Buruh Migran Indonesia (BMI) sering menjadi subjek tuduhan atas kontribusi terhadap kenaikan emisi karbon. Tuduhan ini berpusat pada sektor migrasi internasional, terutama penerbangan, yang dianggap menjadi penyumbang emisi karbon signifikan. Namun, kajian lebih mendalam menunjukkan bahwa dampak dari mobilitas lintas negara, termasuk oleh BMI, terhadap emisi karbon global cenderung […]

Migrasi Paksa, Buruh Migran, dan Implementasi Pelindungan : Perspektif yang Lebih Adil Read More »

Jejak Kerja Paksa Awak Kapal Indonesia di Kapal Taiwan dalam Produk Tuna Kalengan: Laporan Investigasi Greenpeace dan SBMI

Jejak Kerja Paksa Awak Kapal Indonesia di Kapal Taiwan dalam Produk Tuna Kalengan: Laporan Investigasi SBMI dan Greenpeace

Editor Pick, Headline, Kebijakan, Penelitian, Saat Bekerja, Sebelum Bekerja, Setelah Bekerja, Siaran Pers /

Jakarta, 9 Desember 2024 – Laporan terbaru Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Greenpeace Asia Tenggara-Indonesia dan, “Netting Profits, Risking Lives: The Unresolved Human and Environmental Exploitation at Sea”, mengungkap dugaan praktik kerja paksa dan eksploitasi finansial yang dialami para awak kapal perikanan (AKP) migran Indonesia di kapal ikan jarak jauh berbendera Taiwan. Laporan ini

Jejak Kerja Paksa Awak Kapal Indonesia di Kapal Taiwan dalam Produk Tuna Kalengan: Laporan Investigasi SBMI dan Greenpeace Read More »

TAPMI terdiri dari sembilan perwakilan organisasi pelaut dan organisasi masyarakat sipil, yakni Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI), Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara (SAKTI Sulut), Serikat Pelaut Sulawesi Utara (SPSU), Pelaut Borneo Bersatu (PBB), Serikat Pelaut Bulukumba (SPB), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Kukuhkan Posisi dan Hak Pelaut Migran sebagai Pekerja Migran dalam UU PPMI

Advokasi, Editor Pick, Headline, Kebijakan, Saat Bekerja, Sebelum Bekerja, Setelah Bekerja, Siaran Pers /

Jakarta, Jumat (29 November 2024) – Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini memutuskan untuk menolak permohonan uji materi Pasal 4 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Putusan ini menegaskan hak konstitusionalitas pelaut migran, baik itu awak kapal niaga maupun awak kapal perikanan, untuk mendapatkan pengakuan hukum

Mahkamah Konstitusi Kukuhkan Posisi dan Hak Pelaut Migran sebagai Pekerja Migran dalam UU PPMI Read More »

DEWAN PIMPINAN WILAYAH SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA JAWA TIMUR

DPW SBMI Jawa Timur Berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dalam Diseminasi Informasi Penempatan dan Perlindungan CPMI

Kebijakan, Kegiatan, Pendidikan Pelatihan, Pengorganisasian, Saat Bekerja, Sebelum Bekerja, Setelah Bekerja /

Bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri masih menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia. Terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri menjadi salah satu alasan masyarakat memilih bekerja di luar negeri. Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia (DPW SBMI) Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas

DPW SBMI Jawa Timur Berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dalam Diseminasi Informasi Penempatan dan Perlindungan CPMI Read More »

Hariyanto Suwarno, Chairman of The Indonesian Migrant Workers Union at People’s Agenda on the Migration in Southeast Asia and East Asia Conference Press

People’s Agenda on the Migration in Southeast Asia and East Asia

Advokasi, Aturan, Editor Pick, Headline, Kebijakan, Kegiatan, Pendidikan Pelatihan, Saat Bekerja, Sebelum Bekerja, Setelah Bekerja, Siaran Pers, Sorotan /

[Taipei, 25 Oktober 2024] – Para pemimpin masyarakat sipil Asia Timur dan Asia Tenggara berkomitmen untuk memperkuat kerja sama regional dalam perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, dan hak-hak migrasi di Taipei, Taiwan (23-24 Oktober). Sekitar 50 perwakilan organisasi masyarakat sipil dan advokat hak individu dari 14 negara yang bekerja dalam bidang hak asasi manusia untuk

People’s Agenda on the Migration in Southeast Asia and East Asia Read More »

Hariyanto Suwarno, Chairman of The Indonesian Migrant Workers Union at People’s Agenda on the Migration in Southeast Asia and East Asia Conference Press

People’s Agenda on the Migration in Southeast Asia and East Asia

Advokasi, Aturan, Editor Pick, Headline, Kebijakan, Kegiatan, Pendidikan Pelatihan, Saat Bekerja, Sebelum Bekerja, Setelah Bekerja, Siaran Pers, Sorotan /

[Taipei, 25 October 2024] – East and Southeast Asian civil society leaders committed to strengthening regional cooperation on human rights, democracy, and migration rights protection in Taipei, Taiwan (23-24 October). About 50 representatives of various civil society organisations and individual rights advocates from 14 countries working on human rights for migrants, refugees, stateless and undocumented

People’s Agenda on the Migration in Southeast Asia and East Asia Read More »

DOKUMENTASI: DEWAN PIMPINAN WILAYAH JAWA TIMUR SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

DPW SBMI Jawa Timur Berpartisipasi dalam Pembahasan Draft Perubahan Gugus Tugas PP TPPO Jawa Timur

Kebijakan, Kegiatan, Sebelum Bekerja /

11 Oktober 2024-DPW SBMI Jawa Timur berpartisipasi dalam pembahasan draft perubahan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO) Jawa Timur yang berlangsung di Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur. Pertemuan ini melibatkan berbagai instansi pemerintahan, serikat buruh, dan LSM yang berfokus pada isu sosial di Jawa

DPW SBMI Jawa Timur Berpartisipasi dalam Pembahasan Draft Perubahan Gugus Tugas PP TPPO Jawa Timur Read More »

Caption: Ketua Umum SBMI Hariyanto Suwarno, Juru Kampanye Laut GPID Fildza Nabila, Ocean Campaign Team Leader GPID Afdillah, Pengacara Publik LBH Semarang M Safali saat diskusi panel peluncuran modul Pathway to Justice di Semarang, 17 September 2024.

Modul Pathway to Justice untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan Migran Indonesia

Advokasi, Kebijakan, Kegiatan, Pemberdayaan, Pendidikan Pelatihan, Penelitian, Pengorganisasian, Saat Bekerja, Sebelum Bekerja, Setelah Bekerja, Siaran Pers, Sorotan /

Di tengah gemuruh ombak dan terik matahari yang tak kenal ampun, ribuan awak kapal perikanan berjuang setiap hari di kapal-kapal perikanan, jauh dari daratan dan sering kali, jauh dari keadilan. Mereka adalah para awak kapal yang bekerja keras, namun sering kali menghadapi eksploitasi. Pada Selasa (17/09/2024), di Semarang, Jawa Tengah, sebuah langkah konkret diambil untuk

Modul Pathway to Justice untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan Migran Indonesia Read More »

Dokumentasi: MEDIA KAMPANYE SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

KEMENHUB KONSISTEN MENGABAIKAN PP 22/2022, SBMI AKSI TUNTUT KEMENHUB DAN DUKUNG HAKIM MK PERTAHANKAN PELAUT  MIGRAN SEBAGAI BURUH MIGRAN

Advokasi, Kebijakan, Kegiatan, Pendidikan Pelatihan, Saat Bekerja, Sebelum Bekerja, Setelah Bekerja, Siaran Pers, Sorotan /

Jakarta,  6 September 2024 — Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi di depan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) dan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia pada Jumat, 6 September 2024. Aksi ini merupakan respon SBMI  atas pengabaian hukum  Kemenhub RI dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal

KEMENHUB KONSISTEN MENGABAIKAN PP 22/2022, SBMI AKSI TUNTUT KEMENHUB DAN DUKUNG HAKIM MK PERTAHANKAN PELAUT  MIGRAN SEBAGAI BURUH MIGRAN Read More »

Dokumentasi: Media Kampanye Serikat Buruh Migran Indonesia

Koalisi Sipil untuk UU PPRT 

Advokasi, Kebijakan, Siaran Pers, Sorotan /

“79 Tahun Merdeka: Puan, Stop Sandera RUU PPRT. PRT Berhak Merdeka” Proklamasi Kemerdekaan dideklarasikan oleh Soekarno – Hatta,  79 tahun silam. Namun Pekerja Rumah Tangga  (PRT) masih hidup di dalam perbudakan. Perbudakan itu tampil melalui rangkaian kekerasan yang terus menambah daftar panjang korban PRT hingga kehilangan nyawa. JALA PRT mencatat, pada kurun 2018 -2023,  terjadi

Koalisi Sipil untuk UU PPRT  Read More »