Kebijakan – SBMI

JOINT STATEMENT OF CSOS WORKING GROUP ON THE SOLIDARITY FOR MIGRANT FISHERS FOR THE 6TH ASEAN-EU POLICY DIALOGUE ON HUMAN RIGHTS

21/10/2025 Tidak ada komentar

Taking the momentum of the 6th ASEAN-EU of ASEAN Policy Dialogue on Human Rights to be heldon 15 October 2025 in Kuala Lumpur, Malaysia, civil society representatives in ASEAN conducted aworkshop on 6-7 October 2025 in Kuala Lumpur, endorsed and attended by the Chair of ASEANIntergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), H.E. Edmund Bon Tai

DOKUMENTASI : MEDIA KAMPANYE SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

Saatnya Sauh Keadilan Berlabuh untuk Awak Kapal Perikanan Indonesia

20/10/2025 Tidak ada komentar

Pemalang, 15 Oktober 2025 — Di balik pasokan hidangan laut global, ada krisis kemanusiaan yang tak terlihat: para awak kapal perikanan (AKP) migran Indonesia terperangkap dalam lingkaran setan kerja paksa, eksploitasi, kekerasan, hingga perdagangan orang. Lautan yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan justru menjadi saksi bisu krisis kemanusiaan yang terabaikan. Menjawab kondisi darurat ini, sejumlah lembaga

DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA LOMBOK TIMUR

SBMI NTB Desak Pemda Lombok Timur Tindaklanjuti Kasus Kematian Pekerja Migran Indonesia

08/10/2025 Tidak ada komentar

Lombok Timur, 7 Oktober 2025 – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Nusa Tenggara Barat mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah konkret atas kasus kematian seorang pekerja migran asal Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, yang diduga menjadi korban kekerasan setelah diberangkatkan secara non-prosedural. Dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD, Disnakertrans, Bappeda, dan BPKAD Lombok Timur, SBMI

DPC SBMI Lombok Timur Dorong Pemerintah Daerah Anggarkan Sosialisasi Peraturan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

08/10/2025 Tidak ada komentar

Lombok Timur, 7 Oktober 2025 – Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Lombok Timur mendesak pemerintah daerah untuk segera mengalokasikan anggaran khusus bagi sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Pelindungan Pekerja Migran

Tanggapan SBMI Terhadap Laporan Trafficking in Persons 2025 of The U.S Government

SBMI: Korupsi yang Mengakar, Kriminalisasi Korban dan Pembela, dan Buruknya Penanganan TPPO, Harus Jadi Alarm Serius

06/10/2025 Tidak ada komentar

Tanggapan SBMI Terhadap Laporan Trafficking in Persons 2025 of The U.S Government Jakarta, 1 Oktober 2025 – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menanggapi Trafficking in Persons (TIP) Report 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat kembali menyoroti lemahnya respon Indonesia terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Laporan itu menegaskan bahwa “korupsi yang endemik dan keterlibatan

SBMI Tegaskan Hak Buruh Migran Harus Menjadi Pusat dari Kebijakan Bukan Catatan Pinggir dalam Diskusi RANHAM Generasi Ke-VI

29/09/2025 Tidak ada komentar

Jakarta – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menjadi panelis dalam forum Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi VI yang dilaksanakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia bersama dengan Unicef pada Senin (29/09/25) di Jakarta Selatan. Forum ini diselenggarakan guna membahas RANHAM generasi ke-VI yang akan menggantikan RANHAM generasi ke-V yang akan selesai pada Desember

Migrasi Paksa di Era Krisis Iklim Seruan SBMI dalam PNLH WALHI XIV: Desak Pelindungan Daulat Rakyat

24/09/2025 Tidak ada komentar

Sumba, Nusa Tenggara Timur – Jika iklim adalah orang, mungkin ia sudah berteriak minta tolong sambil mengibarkan bendera putih. Sayangnya, teriakan itu sering tertutup suara mesin industri, proyek tambang, dan tepuk tangan para oligarki yang sibuk menghitung laba. Sementara di desa-desa, rakyat justru sibuk menghitung sisa hasil panen yang makin tipis, sebelum akhirnya mengemasi tas

Respon Jaringan Advokasi Kawal Revisi UU PPMI atas Reshuffle Menteri KP2MI

22/09/2025 Tidak ada komentar

Siaran Pers [Jakarta, 22 September 2025] – Merespon reshuffle Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI yang diumumkan pada tanggal 8 September lalu, Jaringan Advokasi Kawal Revisi UU PPMI menyerukan agar reshuffle ini tidak boleh mengurangi dan mengubah komitmen dan kewajiban negara untuk memajukan hak asasi manusia pekerja migran Indonesia (PMI). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

SBMI Kawal Mediasi Dugaan Pelanggaran Penempatan ke Dominika, PT Bahana Sepakati Pengembalian Dana

16/09/2025 Tidak ada komentar

Jakarta, 16 September 2025 – Setelah sebelumnya Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melaporkan dugaan pelanggaran penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Dominika oleh PT Bahana Mega Prestasi, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memfasilitasi mediasi antara enam Pekerja Migran Indonesia dengan pihak perusahaan. Mediasi yang dipimpin mediator Greise itu mengungkap praktik pungutan berlebihan (overcharging) dan

ndonesian fishers resist Bumble Bee’s attempt to dismiss their suit. © Sandy Huffaker / Greenpeace Sepatu bot nelayan mewakili sekitar 128.000 nelayan yang terjebak dalam kerja paksa di seluruh dunia, termasuk kisah para nelayan yang telah mengajukan gugatan di AS berdasarkan Undang-Undang Pengesahan Kembali Perlindungan Korban Perdagangan Manusia (TVPRA) dengan tuduhan bahwa mereka mengalami kerja paksa saat menangkap tuna yang diperjualbelikan di pasar AS. © Sandy Huffaker / Greenpeace

Nelayan Migran Indonesia Tanggapi Upaya Bumble Bee Gugurkan Gugatan Kerja Paksa di Pengadilan AS

01/08/2025 Tidak ada komentar

Siaran Pers Greenpeace Indonesia x SBMI Jakarta, 1 Agustus 2025 – Greenpeace Indonesia dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersolidaritas serta mendukung langkah empat nelayan migran Indonesia yang menggugat perusahaan makanan laut asal Amerika Serikat (AS), Bumble Bee Foods. Keempat nelayan tersebut menyatakan dugaan kondisi kerja paksa, di mana mereka diperdagangkan, dijerat utang, tidak dibayar

Category: Kebijakan