Kebijakan

DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA LOMBOK TIMUR

SBMI NTB Desak Pemda Lombok Timur Tindaklanjuti Kasus Kematian Pekerja Migran Indonesia

Advokasi, Kebijakan, Saat Bekerja /

Lombok Timur, 7 Oktober 2025 – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Nusa Tenggara Barat mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah konkret atas kasus kematian seorang pekerja migran asal Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, yang diduga menjadi korban kekerasan setelah diberangkatkan secara non-prosedural. Dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD, Disnakertrans, Bappeda, dan BPKAD Lombok Timur, SBMI […]

SBMI NTB Desak Pemda Lombok Timur Tindaklanjuti Kasus Kematian Pekerja Migran Indonesia Read More »

DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA LOMBOK TIMUR

DPC SBMI Lombok Timur Dorong Pemerintah Daerah Anggarkan Sosialisasi Peraturan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Kebijakan, Kegiatan, Sebelum Bekerja /

Lombok Timur, 7 Oktober 2025 – Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Lombok Timur mendesak pemerintah daerah untuk segera mengalokasikan anggaran khusus bagi sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Pelindungan Pekerja Migran

DPC SBMI Lombok Timur Dorong Pemerintah Daerah Anggarkan Sosialisasi Peraturan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Read More »

Tanggapan SBMI Terhadap Laporan Trafficking in Persons 2025 of The U.S Government

SBMI: Korupsi yang Mengakar, Kriminalisasi Korban dan Pembela, dan Buruknya Penanganan TPPO, Harus Jadi Alarm Serius

Advokasi, Headline, Kebijakan, Siaran Pers /

Tanggapan SBMI Terhadap Laporan Trafficking in Persons 2025 of The U.S Government Jakarta, 1 Oktober 2025 – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menanggapi Trafficking in Persons (TIP) Report 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat kembali menyoroti lemahnya respon Indonesia terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Laporan itu menegaskan bahwa “korupsi yang endemik dan keterlibatan

SBMI: Korupsi yang Mengakar, Kriminalisasi Korban dan Pembela, dan Buruknya Penanganan TPPO, Harus Jadi Alarm Serius Read More »

SBMI Tegaskan Hak Buruh Migran Harus Menjadi Pusat dari Kebijakan Bukan Catatan Pinggir dalam Diskusi RANHAM Generasi Ke-VI

Advokasi, Headline, Kebijakan, Sebelum Bekerja /

Jakarta – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menjadi panelis dalam forum Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi VI yang dilaksanakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia bersama dengan Unicef pada Senin (29/09/25) di Jakarta Selatan. Forum ini diselenggarakan guna membahas RANHAM generasi ke-VI yang akan menggantikan RANHAM generasi ke-V yang akan selesai pada Desember

SBMI Tegaskan Hak Buruh Migran Harus Menjadi Pusat dari Kebijakan Bukan Catatan Pinggir dalam Diskusi RANHAM Generasi Ke-VI Read More »

Migrasi Paksa di Era Krisis Iklim Seruan SBMI dalam PNLH WALHI XIV Desak Pelindungan Daulat Rakyat

Migrasi Paksa di Era Krisis Iklim Seruan SBMI dalam PNLH WALHI XIV: Desak Pelindungan Daulat Rakyat

Advokasi, Headline, Kebijakan, Sebelum Bekerja, Sorotan /

Sumba, Nusa Tenggara Timur – Jika iklim adalah orang, mungkin ia sudah berteriak minta tolong sambil mengibarkan bendera putih. Sayangnya, teriakan itu sering tertutup suara mesin industri, proyek tambang, dan tepuk tangan para oligarki yang sibuk menghitung laba. Sementara di desa-desa, rakyat justru sibuk menghitung sisa hasil panen yang makin tipis, sebelum akhirnya mengemasi tas

Migrasi Paksa di Era Krisis Iklim Seruan SBMI dalam PNLH WALHI XIV: Desak Pelindungan Daulat Rakyat Read More »

Respon Jaringan Advokasi Kawal Revisi UU PPMI atas Reshuffle Menteri KP2MI

Advokasi, Headline, Kebijakan /

Siaran Pers  [Jakarta, 22 September 2025] – Merespon reshuffle Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI yang diumumkan pada tanggal 8 September lalu, Jaringan Advokasi Kawal Revisi UU PPMI menyerukan agar reshuffle ini tidak boleh mengurangi dan mengubah komitmen dan kewajiban negara untuk memajukan hak asasi manusia pekerja migran Indonesia (PMI). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Respon Jaringan Advokasi Kawal Revisi UU PPMI atas Reshuffle Menteri KP2MI Read More »

SBMI Kawal Mediasi Dugaan Pelanggaran Penempatan ke Dominika, PT Bahana Sepakati Pengembalian Dana

Advokasi, Kebijakan, Saat Bekerja, Siaran Pers /

Jakarta, 16 September 2025 – Setelah sebelumnya Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melaporkan dugaan pelanggaran penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Dominika oleh PT Bahana Mega Prestasi, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memfasilitasi mediasi antara enam Pekerja Migran Indonesia dengan pihak perusahaan. Mediasi yang dipimpin mediator Greise itu mengungkap praktik pungutan berlebihan (overcharging) dan

SBMI Kawal Mediasi Dugaan Pelanggaran Penempatan ke Dominika, PT Bahana Sepakati Pengembalian Dana Read More »

ndonesian fishers resist Bumble Bee’s attempt to dismiss their suit. © Sandy Huffaker / Greenpeace Sepatu bot nelayan mewakili sekitar 128.000 nelayan yang terjebak dalam kerja paksa di seluruh dunia, termasuk kisah para nelayan yang telah mengajukan gugatan di AS berdasarkan Undang-Undang Pengesahan Kembali Perlindungan Korban Perdagangan Manusia (TVPRA) dengan tuduhan bahwa mereka mengalami kerja paksa saat menangkap tuna yang diperjualbelikan di pasar AS. © Sandy Huffaker / Greenpeace

Nelayan Migran Indonesia Tanggapi Upaya Bumble Bee Gugurkan Gugatan Kerja Paksa di Pengadilan AS

Advokasi, Headline, Kebijakan, Saat Bekerja, Siaran Pers /

Siaran Pers Greenpeace Indonesia x SBMI Jakarta, 1 Agustus 2025 – Greenpeace Indonesia dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersolidaritas serta mendukung langkah empat nelayan migran Indonesia yang menggugat perusahaan makanan laut asal Amerika Serikat (AS), Bumble Bee Foods. Keempat nelayan tersebut menyatakan dugaan kondisi kerja paksa, di mana mereka diperdagangkan, dijerat utang, tidak dibayar

Nelayan Migran Indonesia Tanggapi Upaya Bumble Bee Gugurkan Gugatan Kerja Paksa di Pengadilan AS Read More »

DOKUMENTASI : MEDIA KAMPANYE SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA

Reformasi Tata Kelola Migrasi untuk Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Perempuan

Advokasi, Kebijakan, Kegiatan, Saat Bekerja, Sebelum Bekerja, Setelah Bekerja, Siaran Pers /

Jakarta, 31 Juli 2025 –  Solidaritas Perempuan dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melakukan dialog publik dalam rangka memperingati Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia. Bertempatkan di Kantor Komnas Perempuan, berbagai pihak hadir untuk menyoroti persoalan TPPO di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perempuan buruh migran.  Dialog publik ini juga menjadi momentum penting untuk mendiskusikan  secara

Reformasi Tata Kelola Migrasi untuk Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Perempuan Read More »

SBMI NTB Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret Cegah TPPO dan Pekerja Migran Non-Prosedural

SBMI NTB Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret Cegah TPPO dan Pekerja Migran Non-Prosedural

Advokasi, Kebijakan, Saat Bekerja, Sebelum Bekerja, Setelah Bekerja, Siaran Pers /

Mataram, 22 Juli 2025 — Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia (DPW SBMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk segera mengambil langkah konkret dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan praktik pengiriman Pekerja Migran Indonesia yang berangkat tidak sesuai prosedur. Desakan ini disampaikan

SBMI NTB Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret Cegah TPPO dan Pekerja Migran Non-Prosedural Read More »