Jakarta, 31 Agustus 2020. Selamat pagi dan salam nusantara. Majelis Hakim yang kami hormati, pertama-tama terima kasih karena telah memperkenankan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan
PENGANTIN PESANAN Pada halaman 49 Catatan Tahunan Komnas Perempuan, menulis tentang modus lama dengan pola baru dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berikut adalah analisa
Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah
Thaufik Zulbahari “Salah satunya memasukkan komite pengawas dari Serikat Buruh, LHRN, CSO, pengawas ketenagakerjaan.
Isi Diskusi ini tentang Harmonisasi RPP Pelindungan dan Pengawasan masyarakat sipil terhadap RPP Pelindungan versi kemnaker.
Komnas Perempuan Menyerahkan Usulan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Jaringan Pekerja Migran mengatakan bahwa pekerja migran membutuhkan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual karena rentan dengan kekerasan seksual
Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP): 25 November, 1,2,3,5,6 dan 10 Desember adalah moment HAKTP, pemerintah wajib melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan.
SBMI Majalengka menerima serombongan tamu kehormatan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan. Dua diantaranya adalah anggota komisioner, yaitu Ibu Yuniyanti Chuzaifah dan Ibu Magdalena Sitorus.
