Indikasi kerja paksa dan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) masih marak di perikanan laut lepas Taiwan. Agen perekrutan diduga meraup keuntungan

Pada Juni 2007, Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengeluarkan Konvensi ILO 188 (K-188) tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, yang dirancang secara khusus sebagai standar perlindungan bagi

Pandemi global COVID-19 telah berdampak pada seluruh elemen masyarakat, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang juga terdampak oleh perlambatan ekonomi global, lockdown, dan pembatasan akibat

From September 2014 to July 2020, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) received a total of 338 complaints regarding forced labor at sea. SBMI, the Indonesian

Pelaut yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) termasuk dalam kategori buruh migran, karena mereka bekerja di luar negeri dengan alasan ekonomi, meskipun memiliki status

Migrasi buruh migran antar negara selalu menjadi topik yang menarik untuk ditelusuri. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) berusaha mengungkap praktik migrasi dari perspektif perdagangan orang

Laporan investigasi ini merupakan kelanjutan dari laporan “Ketika Laut Menjerat: Perjalanan Menuju Perbudakan Modern di Laut Lepas” yang dirilis pada Desember 2019 oleh Greenpeace Asia

Selama beberapa tahun terakhir, media internasional menyoroti kondisi kerja tidak manusiawi yang dialami nelayan migran dari Asia Tenggara. Kapal-kapal tempat mereka bekerja dilaporkan menggunakan metode

Sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar. Tujuh negara maritim global, termasuk Indonesia, menyumbang sekitar 49%

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah berusia enam tahun pada Desember 2023. Meskipun menjadi dasar hukum yang komprehensif, pemerintah