PEMKAB KARAWANG ALOKASIKAN DANA 314,5 JUTA UNTUK PERLINDUNGAN BMI
2 min read![PEMKAB KARAWANG ALOKASIKAN DANA 314,5 JUTA UNTUK PERLINDUNGAN BMI 2 pemkab karawang alokasikan dana 314,5 juta untuk perlindungan bmi 08/09/2024](https://sbmi.or.id/wp-content/uploads/2014/04/musrenbang-kabupaten-karawang-tahun-2014.jpg)
Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Karawang alokasikan dana perlindungan dan pemberdayaan TKI sebesar 314,5 juta dari total anggaran 2,65 Trilyun APBD Karawang. Demikian Kata Didin CH ketua SBMI Karawang.
Diteruskan, kebijakan ini tentu tidak serta merta ada, tetapi melalui perjalanan panjang. Berdasarkan sumber yang berhail dihimpun tahun 2012 Pemkab Karawang telah menerbitkan Peraturan Daerah Bupati Karawang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia. Ditahun 2013 lalu Bupati Karawang menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Perda tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia.
Dari kebijakan tersebut, Tahun 2014 Pemkab Karawang mengalokasikan anggaran sekitar 300 jutaan untuk menunjang pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan TKI.
- Perlindungan TKI Karawang : Rp 195 Juta
- Honorarium KP4TKI : Rp 81 Juta
- Biaya Dampingan per 20 TKI : Rp 1 Juta
- Penggantian Kargo : Rp 20 Juta
- Biaya Advokasi : Rp 7,5 Juta
- Santunan Kematian : Rp 10 Juta
- Total : Rp 314,5 juta
Alokasi anggaran ini dikelola oleh Komisi Perlindungan, Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (KP4TKI) Kabupaten Karawang. Lembaga amanat Perda ini terdiri dari unsur pemerintah (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), akademisi dan organisasi non pemerintah.
“Seperti sudah menjadi tradisi di Indonesia, lanjut Didin, kebijakan yang sudah agak baik ini tidak selalu dilaksanakan dengan baik. Banyak persoalan yang terjadi ditubuh KP4TKI, antara lain lemahnya kordinasi antar petugas, dominasi pejabat Disnakertrans, transparansi, dan komposisi anggaran yang genjlong”. Papar Didin
Komposisi anggarannyapun masih genjlong dan belum jelas, Didin mencontohkan misalnya perbandingan alokasi anggaran dengan total anggan, kemudian tumpang tindih anggaran perlindungan, advokasi, dan biaya pendampingan, jumlah kasus yang didampingi terbatas 20 kasus, serta penggantian kargo. “kenapa misalnya anggaran itu dibagi menjadi pra penempatan dalam bentuk sosialisasi, masa penempatan dan purna penempatan dalam bentuk advokasidan pemberdayaan, kemudian honorarium petugas pelaksananya, sehingga tidak tumpang tindih” Jelasnya
Persoalan lain, terusnya, triwulan KP4TKI berjalan, belum ada anggaran yang turun, sehingga kerjanya tidak maksimal.
Views: 17