11 Oktober 2024-DPW SBMI Jawa Timur berpartisipasi dalam pembahasan draft perubahan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO) Jawa Timur yang berlangsung di Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur. Pertemuan ini melibatkan berbagai instansi pemerintahan, serikat buruh, dan LSM yang berfokus pada isu sosial di Jawa Timur. Beberapa lembaga yang terlibat antara lain Direktorat Reserse Kriminal (Direskrim) Polda Jawa Timur, UPT P2TK Disnaker Provinsi, Dinas Sosial, Kanwil Kemenkumham, Bappeda, Biro Kesra, Dinas Kesehatan, BP3MI, serta PW Fatayat NU Jawa Timur dan Migrant Care.
Acara dibuka dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Laporan pembukaan disampaikan oleh Tri Ida Wulandari, S.H., M.E., selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3AK Jawa Timur. Ia menjelaskan perubahan yang terjadi dalam Gugus Tugas TPPO Pusat sejak 10 Agustus 2023, yang diatur oleh Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2023. Beberapa perubahan struktural yang mencolok, termasuk pengalihan jabatan Ketua Harian kepada Kapolri, serta pembentukan sekretariat Gugus Tugas yang berada di bawah Kepolisian Republik Indonesia. Anggaran untuk pelaksanaan tugas ini dialokasikan melalui APBN dengan penyerapan anggaran di bagian POLRI.
Perubahan dalam susunan Gugus Tugas juga mencakup pergeseran kepemimpinan, di mana kini Menko Polhukam menjabat sebagai Ketua I menggantikan Menko PMK yang sebelumnya menempati posisi tersebut. Tri Ida Wulandari juga menambahkan bahwa saat ini terdapat lima kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah memiliki Gugus Tugas TPPO, yaitu Nganjuk, Ponorogo, Tulungagung, Surabaya, dan Batu. Ia berharap jumlah tersebut akan segera bertambah seiring kesadaran dan kesiapan kabupaten/kota lain.
Dalam sesi diskusi, Polda Jawa Timur mengingatkan pentingnya setiap satuan tugas untuk menjalankan fungsi sesuai tupoksi masing-masing, baik dalam ranah pencegahan maupun penindakan. Endang Yulianingsih, perwakilan DPW SBMI Jawa Timur, menekankan urgensi konsistensi dalam menangani dan mencegah TPPO, terutama yang melibatkan pekerja migran. Ia menyatakan bahwa tingginya angka kasus TPPO di kalangan pekerja migran menjadi tantangan besar yang memerlukan kolaborasi lintas lembaga.
“Kami di DPW SBMI Jawa Timur selalu mendorong sinergi antar lembaga. Dengan bekerja sama secara konsisten, kita dapat tidak hanya menindak, tetapi juga mencegah lebih banyak kasus perdagangan orang, khususnya di kalangan pekerja migran. Hal ini sangat penting karena pelaku TPPO sering memanfaatkan celah-celah yang ada dalam penanganan yang kurang terkoordinasi. Harapan kami, dengan komitmen yang terus-menerus dari semua pihak, kita bisa menciptakan perlindungan yang lebih baik dan mencegah para pekerja migran dari jeratan perdagangan manusia,” ungkap Endang Yulianingsih.
Diskusi terkait draft baru yang akan diberlakukan mulai 2025 berlangsung dengan penuh antusias. Tingginya angka TPPO tidak hanya di kalangan pekerja migran, tetapi juga dalam masyarakat lokal, menjadi perhatian bersama. Dengan dukungan dan kerja sama dari pemerintah, serikat buruh, serta LSM, diharapkan kasus TPPO di Jawa Timur dapat ditekan secara signifikan.
Artikel ini menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dan penyesuaian kebijakan yang efektif dalam menghadapi tantangan TPPO, demi terciptanya lingkungan yang aman dan perlindungan yang lebih kuat, khususnya bagi pekerja migran.
Views: 62
