DPW SBMI Jawa Timur beri paparan di Forum Konsultasi Publik Bahas Peningkatan Layanan LTSA Pekerja Migran Indonesia

Surabaya, 24 Juli 2024 – DPW SBMI Jawa Timur menghadiri Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Disnakertrans Jawa Timur. Forum ini membahas Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) pekerja migran Indonesia dalam upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Acara berlangsung di Ruang Wawasan Kantor Disnakertrans Jawa Timur pada Rabu (24/07/2024).

Endang Yulianingsih, Ketua DPW SBMI Jawa Timur, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk membahas LTSA pekerja migran Indonesia dalam upaya peningkatan pelayanan publik. “Pemprov melalui Disnakertrans telah berupaya mengundang masyarakat sebagai media dalam rangmembangun sinergi dan kolaborasi merespons salah satu layanan yang ada di Disnakertrans Jatim, yaitu LTSA PMI yang ada di UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) Disnakertrans Jatim,” kata Endang Yulianingsih.

Lebih lanjut, Endang juga menyampaikan masukan dan berharap ke depan LTSA di Jawa Timur tidak hanya memberikan layanan administratif tetapi juga non-administratif, seperti konseling bekerja sama dengan serikat buruh yang terkoneksi hingga tingkat kabupaten dan desa. “Kerjasama dengan SBMI bisa sampai menjangkau pelosok desa dengan Dewan Pimpinan Desa atau anggota SBMI yang ada di desa-desa. Selain itu, LTSA Jatim hendaknya dapat menduplikasi kerjasama SBMI dengan ILO dan Disnaker Kabupaten Cirebon yang mengintegrasikan Migrant Resource Center (MRC) dengan LTSA,” tambahnya.

Migrant Resource Center (MRC) adalah layanan yang telah digagas SBMI bersama ILO sejak 2021, yang mendukung perluasan fungsi LTSA dalam penyediaan informasi, konsultasi, bantuan hukum, hingga pelatihan calon pekerja migran.

Kegiatan ini selain dihadiri oleh DPW SBMI Jawa Timur, juga mengundang berbagai stakeholder, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jatim, Dinas Kesehatan, BP3MI Provinsi Jawa Timur, Polda, Imigrasi, BPJS Ketenagakerjaan, Migrant Care, Akademisi, Aspataki, Apjati, dan media.

Sumali, Kepala UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) Disnakertrans Jatim, menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik (FKP) ini diselenggarakan dalam rangka memperoleh pembaharuan dan perbaikan agar pelaksanaan layanan akan lebih baik ke depannya. “Sejak LTSA dibentuk pada tahun 2017, belum pernah menyelenggarakan FKP. Dari PERMENPANRB Nomor 15 tahun 2014 disebutkan bahwa pelayanan publik itu harus diadakan FKP untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dari masyarakat berbagai pengguna layanan termasuk perguruan tinggi,” kata Sumali.

Lebih lanjut, Sumali berharap adanya FKP ini akan membawa perubahan pada LTSA PMI menuju pelayanan yang lebih baik. “Diharapkan layanan yang ada di LTSA PMI semuanya berfungsi dan pengguna bisa mendapatkan manfaat sebaik-baiknya. Pengguna layanan juga tidak akan mengeluarkan biaya lebih banyak karena semua layanan ada di LTSA PMI,” pungkasnya.

Dengan diadakannya Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan pelayanan LTSA PMI dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pekerja migran di Jawa Timur, memastikan bahwa pekerja migran  mendapatkan layanan yang efisien dan terpadu.

Views: 70