Perbedaan Usulan Pemerintah dan DPR dalam Menimbang Poin Menimbang Versi DPR. DPR mengusulkan 11 point ketentuan umum, sementara Pemerintah hanya...
buruh migran
Kerangka Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kerangkanya adalah sebagai berikut: A. JUDUL...
Pemerintah Arab Saudi kembali akan membuat kebijakan amnesti. Kebijakan ini akan diberlakukan selama 3 bulan atau 90 hari, terhitung mulai...
Musyawarah Cabang (Muscab) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Banyuwangi ke II berlangsung di MU Kafe Jalan Raya Muncar Desa...
Maraknya penempatan buruh migran tidak prosedural, setelah diberlakukannya kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di kawasan negara-negara...
Jakarta. Serikat Buruh Migran Indonesia bersama lima belas (11) korban dan keluarga buruh migran mendatangi kantor Perlindungan Warga Negera Indonesia...
Jumat,(6/1/17) Serikat buruh Migran Indonesia (SBMI) mengadakan pertemuan dengan Justice Withuot Borders ( JWB) Indonesia, pertemuan kali ini membahas mekanisme...
Indramayu, Selasa (3/1/17) dikediaman bapak kepala Desa Sukadana (Ino Norita), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu bersama KJRI Jeddah telah...
Kuala Lumpur, 15/11/16, Serikat Buruh Migran Indonesia ( SBMI ) menghadiri lokakarya Penguatan jejaring transnasional untuk akses keadilan bagi Buruh...
Pengalaman ini disampaikan oleh SF, salah satu pelapor kasus overcharging dan penempatan tidak prosedur kepada BNP2TKI melalui SBMI Hong Kong....