MUSCAB SBMI BIMA, ROEKLY TERPILIH SEBAGAI KETUA SECARA AKLAMASI
2 min read
SBMI Cabang Bima Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) SBMI Bima yang ke dua pada Jumat tanggal 27 Mei 2022 di Sekretariatnya di Kecamatan Wera Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. Muscab ini dihadiri oleh perwakilan pengurus kecamatan dan dihadiri oleh ketua Dewan Pimipinan Wilayah (DPW) SBMI Nusa Tenggara Barat.
Agenda utama Muscab kedua adalah pemilihan pengurus masa bakti 2022-2026 dan penyusunan progam kerja jangka pendek, menengah dan panjang.
“Pengurus SBMI Kabupaten Bima, harus tetap konsisten dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak dan kepentingan buruh migran asal Bima. Selain itu juga harus aktif memperjuangkan pendidikan pelatihan, pemberdayaan buruh migran serta keluarganya,” kata Ketua SBMI NTB Usman pada saat memberikan sambutan sebelum muscab.
Usman menambahkan dirinya mengapresiasi penyelenggaraan Muscab SBMI Bima. Muscab adalah salah satu bentuk regenerasi dalam organisasi. Selain itu ia juga supaya SBMI Bima kedepanya lebih aktif dalam mengadvokasi perlindungan hak buruh migran, baik kasus ataupun kebijakannya.
Usman juga berharap agar instansi Pemerintah Kabupaten Bima terbuka untuk kerja sama dengan SBMI Kabupaten Bima dalam melakukan pelayanan penanganan kasus perlindungan buruh migran yang berasal dari Kabupaten Bima. Dinas Ketenagakerjaan, Dinas sosial dan Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UMKM juga Basnas Kabupaten Bima.
“Mari bersama- sama dalam melindungi buruh migran dan anggoata keluarganya. Terlebih dimasa pandemi Covid 19 ini, banyak calon PMI mengadu mengadu setelah menjadi korban penipuan dan perdagangan orang,” tambahnya
Lebih labjut Usman menyampaikan bahwa, pada pemilihan pengurus periode 2022 – 2025, seluruh peserta sepakat memilih Saudara Roekly S.Pd secara aklamasi sebagai ketua cabang SBMI Bima Nusa Tenggara Barat.
Sementara itu Roekly berjanji kedepannya SBMI Bima akan menjadi organisasi yang konsisten dalam memperjuangkan hak- hak dan kepentingan buruh migran, bersama pemerintah daerah.
