Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengadakan kegiatan uji coba pelatihan...
DPN SBMI
Perlindungan Pra Penempatan versi DPR Pasal 5 Informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia berasal dari: a. Perwakilan Republik Indonesia di...
Dalam draft Undang Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah memasukkan batasan pekerja migran, sarat, hak dan kewajiban pekerja migran, termasuk...
Dalam draft DPR, memasukkan ruang lingkup Undang Undang Perlindungan Pekerja Migran, namun dalam draft pemerintah tidak memasukkan ruang lingkup. Berikut...
TUJUAN Dalam hal tujuan, ada perbedaan draft antara DPR dan Pemerintah. DPR memasukkan 3 poin, sementara Pemerintah hanya memasukkan 2...
PRINSIP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN Dalam hal prinsip perlindngan pekerja migran, DPR dan Pemerintah berpandangan sama, prinsip tersebut yaitu: persamaan hak;...
Usulan DPR dan Pemerintah dalam Mengingat di RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Usulan DPR Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27...
Perbedaan Usulan Pemerintah dan DPR dalam Menimbang Poin Menimbang Versi DPR. DPR mengusulkan 11 point ketentuan umum, sementara Pemerintah hanya...
Kerangka Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kerangkanya adalah sebagai berikut: A. JUDUL...
Berdasarkan buku "Tiga Dekade Prolegnas dan peran BPHN" yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, berdasarkan keputusan DPR Rl No....