Jakarta, 17 Maret 2020. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) hari ini mengungkap enam (6) perusahaan yang diduga terkait eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia di atas kapal ikan asing, sebuah hasil investigasi bersama yang dilakukan oleh SBMI berkolaborasi dengan Greenpeace Indonesia [1]. Pengungkapan ini sebagai tanda bahwa Pemerintah Indonesia masih lalai dan gagal melindungi […]
Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia Hariyanto mengapresiasi persetujuan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan Perikanan dalam hal penempatan dan pelindungan pelaut awak kapal migran diatur dibawah Kementerian Ketenagakerjaan. “Kami menunggu situasi seperti ini sejak Januari 2018, ketika ada “surat cinta” dari Kemenhub kepada Kemnaker yang kemudian ramai dibicarakan,” tanggap Hariyanto saat di Semarang (12 3/2/2020). […]
SBMI, HRWG, LBH Jakarta, Jaringan Buruh Migran menuntut Kemnaker menerbitkan peraturan pelaksana UU PPMI No 18 tahun 2017 yang sudah lewat batas waktu
Dampak keterlambatan itu sangat luas, salah satunya adalah maraknya penipuan kepada calon buruh migran dengan kerugian lebih dari 7 miliar
Serikat Buruh Migran Indonesia lagi-lagi menerima pengaduan korban penipuan buruh migran. sebut saja Boy (nama samaran), laki-laki kelahiran Jakarta 1999, mengadukan kasusnya tersebut ke SBMI pada tanggal 12 November 2019. Boy (30) mendaftar dan belajar di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Mimoto Hito. Menurut pengakuan Boy, LPK ini khusus untuk pembelajaran bahasa dan budaya Jepang. Namun, […]
Tujuannya agar calon buruh migran dapat menikmati akses layanan yang mudah murah aman selamet dan untung.
Ditegaskan Eva Trisiana Direktur PPTKLN Kemnaker, termasuk yang paling alot RPP Pelindungan Awak Kapal
Gigih : implementasi dari AFML 11 tentang digitalisasi informasi, integrasi Jendela PMI dan SIPPMI dan lainnya
Setiap PJTKI memiliki deposito atau uang jaminan di Kementerian Ketengakerjaan, jika PJTKI tidak kooperatif untuk menyelesaikan sengketa, maka deposito itu harus dicairkan.
Hariyanto Ketua Umum SBMI : Memungut biaya penempatan diatas ketentuan aturan yang berlaku itu pelanggaran administratif, sanksinya bisa dicabut SIUPnya.
