SBMI dan permasalahan buruh migran perempuan

   Jakarta, Selasa 27  Agustus 2019, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menghadiri undangan terkait konsultasi dengan Komnas Perempuan untuk input laporan tentang implementasi BPfA+25 dengan mengirimkan perwakilan Salsa Nofelia Franisa. Salah satu dari tujuan diskusi untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat sipil dan utamanya organisasi perempuan dalam proses pelaporan review BPfA+25 yang dilaksanakan pada ruang rapat lantai 1 (satu), Komnas permpuan.

Mengingat masih banyaknya pengaduan kasus buruh migran yang diterima oleh SBMI, dan mayoritasnya adalah perempuan. Faktor keterbatasan ekonomi dan minimnya kesempatan kerja didaerah asal, mendorong para perempuan untuk bekerja sebagai buruh migran dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi keluarga akan tetapi kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.  Banyak buruh migran Perempuan yang ditindas, di perbudak dan diperlakukan semena-mena oleh pihak perekrut maupun majikan yang tidak bertanggung jawab.

“Menunjukan 68% Catahu 2018 angka permasalahan dialami oleh buruh migran perempuan. Salah satu contoh kasus yang ditangani SBMI pada 2019 adalah perdagangan perempuan dengan modus pengantin pesan ke China, Persoalan itu terjadi karena mereka tidak mengetahui dampak bahkan bahaya yang bisa memungkinkan mereka menjadi korban  perdagangan orang dan mendapatkan exploitasi. Kebanyakan BMP yang  pulang ke daerah asal mendapatkan  stigma dari masyarakat bahwa di negara penempatan, mereka bekerja sebagai pekerja seks.” Ujar Salsa Nofelia Franisa.

Pada konferesi dunia tentang perempuan yang ke-4 diadakan di Bejjing pada tahun 1995, negara-negara di dunia berkomitmen untuk mengimplementasikan dengan berprespektif gender, lahirnya deklarasi ini tidak lepas dari gerakan perempuan seluruh dunia untuk mendesakkan isu kritis.   Dalam SBMI :

• Perempuan dan Kesehatan. Dalam isu buruh migran (SBMI) banyak CBMP/BMP sering sekali kesehatan hanya dilihat dari adanya surat keterangan sehat. Rekomendasi (  kementrian kesehatan harus dilibatkan lebih dalam untuyk upaya peningkatan layanan keehatan sebelum, sesudah, dan setelah bekerja.
• Kekerasan terhadap perempuan. SBMI, menurut Catahu 2018 menu7njukan 68% permasalahan masih dialami oleh buruh migran perempuan, ini menunjukan perempuan paling rentan mengalami perampasan hak yang berlapis, mengalami kekerasan seksual, bahkan menjadi korban TPPO.
• Perempuan dan Pendidikan pelatihan.  Faktor-faktor migrasi oleh BMP salah satunya adalah pendidikan rendah, BMP sering sekali sebelum awal keberangkatan belum mendapatkan pelatihan sebagai bekal ia di negara penempatan.
• Perempuan dan Ekonomi. Faktor ekonomi ( kemiskinan ) juga mendorong BMP untuk bekerja keluar negri, kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di daerah.
• perempuan dan media. BMP masih banyak dijadikan objek exploitasi di ruang publik dan tidak perpihak kepada korban kekerasan seksual, dan juga sampai sekarang belum ada jaminan keamanan bagi BMP dan kenyamanan dalam beraktivitas di ruang publik seharusnya isu buruh migran ini menjadi isu paling penting dalam media.
• Anak perempuan. Rekomendasi dari SBMI agar adanya pendidikan  reproduksi sejak dini tentang bagian tubuh perempuan untuk mencegah adanya pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Hal tersebut menjadikan SBMI lebih aktif menyuarakan tuntutan terhadap pemerintah dalam penanganan kasus terhadap buruh migran perempuan  guna membebaskan, menyuarakan, dan memperjuangkan hak hak perempuan yang semestinya.