sbmi

Memperjuangkan Keadilan Bagi Buruh Migran dan Anggota Keluarganya

MASUKAN SBMI NTB TERKAIT IMPLEMENTASI KONVENSI MIGRAN

2 min read
Usman : Dalam rangka memenuhi hak-hak perlindungan buruh migran perlu dilakukan perluasan layanan perlindungan hingga desa-desa

usman sbmi ntb80% dari total WNI di luar negeri adalah Pekerja Migran. Isu-isu yang menonjol terkait perlindungan Pekerja Migran antara lain terkait hukuman mati, hak finansial yang tidak dipenuhi, hingga kasus perdagangan orang. Demikian disampaikan oleh Lalu Muhammad Iqbal pada Sosialisasi dan Jaring Masukan Daerah mengenai Implementasi Konvensi Pekerja Migran PBB di Hotel Santika Mataram Nusa Tenggara Barat.

Dalam kaitan ini, ia menekankan pentingnya upaya preventif serta manajemen yang baik dari hulu (dalam negeri) salah satunya melalui memasukkan kurikulum tentang hak-hak dan kewajiban Pekerja Migran sejak pendidikan menengah khususnya di daerah-daerah pengirim Pekerja Migran. Papar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (6/7/2017).

Diteruskan bahwa dalam konteks perlindungan, baik pekerja migran documented maupun undocumented memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan dalam Konvensi Pekerja Migran.

“Untuk itu, akan terus diperjuangkan agar pengakuan terhadap Pekerja Migran undocumented dan mekanisme perlindungan hak-hak dasarnya diatur dalam RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” tegasnya.

Sebagai bagian yang melengkapi perlindungan dari hulu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah tidak mau berpangku tangan, harus ada aksi yang dapat mengejawantahkan kehadiran Negara di tengah-tengah Pekerja Migran Indonesia khususnya warga Nusa Tenggara Barat (NTB),” ujar Sekretaris Daerah Provinsi NTB.

Usman menyampaikan beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian khususnya oleh Pemprov NTB antara lain perluasan layanan perlindungan pekerja migran. Dia menilai LTSA yang dinilai masih rumit dan aksesnya sulit dijangkau karena berada di ibu kota Provinsi.

“Pereluasannya harus sampai ketingkat kabupaten dan desa” Jelas ketua SBMI NTB.

Selain itu, tambahnya perlu adanya peningkatan pengawasan PPTKIS, serta pentingnya pembangunan Balai Latihan Kerja guna meningkatkan keterampilan para Pekerja Migran. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *