WORKSHOP DINAMIKA MIGRASI TKI LOTIM KE MALAYSIA

Migrasi TKI Lombok Timur secara besar-besaran ke Malaysia diakibatkan oleh beberapa faktor yakni, sumber daya ekonomi produktif di sekor pertanian dan budaya. Demikian disampaikan oleh Roma Hidayat aktivis ADBMI pada saat menjadi pemapar di Workshop Dinamika Migrasi ke Malaysia di kantor Golkar Lombok Timur (30/5/2016).

Dijelaskan, indeks migrasi buruh migran Lombok Timur naik secara drastis ketika sumber daya ekonomoni produktif disektor pertanian mengalami gagal panen. Seperti yang terjadi belum lama ini dibeberapa kecamatan di Lombok Timur gagal panen karena kekeringan.

Diterukan, faktor lainnya yang turut mendorong adanya migrasi itu adalah budaya, misalnya resepsi pernikahan atau hajatan yang harus diselenggarakan secara meriah dengan mengeluarkan biaya yang banyak.

Dampak migrasi ke Malaysia, ada positif dan negatif. Dampak positif misalnya adanya pengiriman uang (remitansi) hingga 52 Milyar/bulan. Jumlah tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan remitansi buruh migran dari Kepulauan Sumbawa, yang secara jumlah buruh migrannya lebih sedikit. Hal itu karena buruh migran dari Kepulauan Sumbawa bekerja di Timur Tengah yang langsung mendapatkan gaji sejak awal bekerja. Sementara buruh migran Lombok Timur yang bekerja di Malaysia, hingga satu tahun masih harus bersusah payah mengurus permit. Baru pada tahun kedua bisa mengirim kepada keluarganya.

Di tahun 90an, dengan besaran gaji yang kurang lebih sama dengan saat ini, gaji buruh migran Lombok Timur yang dikirimkan kepada keluarga, sudah bisa membuat rumah permanen. Namun saat ini kerja dua tahun belum bisa untuk membangun rumah permanen karena naik turunnya kurs dan inflasi.

Terkait dengan hal itu, Usman Ketua SBMI Lombok Timur menata keuangannya dengan membeli asset produktif seperti sawah atau lainnya, baru setelah itu membangun rumah. Pengalaman itu ia tularkan kepada buruh migran yang saat ini masih bekerja di Malaysia.

Dampak negatif dari migrasi, misalnya adanya kemelut antara keluarga istri dan suami yang ditinggalkan. Hal itu terjadi karena buruh migran yang bekerja tidak ada kabar, tidak mengirimkan nafkah yang disebabkan persoalan hubungan industri. Sehingga keluarga yang ditinggalkan kemudian menikah lagi, ataupun sebaliknya.  Situasi seperti ini membuat hubungan sosial menjadi tidak harmoni.

Problem Pendataan.

Berdasarkan data Dinsosnaker Lombok Timur tahun 2014 jumlah buruh migrannya mencapai 24.281 orang. Sementara yang terdata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jumlahnya tidak lebih dari 2000. Dari data ini bisa disimpulkan sementara yaitu, masih belum adanya singkronisasi data di tingkat daerah, dan dugaan penempatan secara tidak prosedur. Problem pendataan ini juga berdampak pada perlindungan dan program pemberdayaan buruh migran yang dilakukan oleh Pemerintah Lombok Timur.

Workshop ini diselenggarakan oleh Departemen Riset dan Hubungan Luar Negeri SBMI bekerjasama dengan Friedrich-Ebert-Stiftung dan Universitas Malaya. Kegiatan ini menghadirkan mantan buruh migran, aktivis buruh migran, akamdemisi dan pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.