KBRI RIYADH SIAP FASILITASI KEPULANGAN SURYANA BIN SYAFEI

KBRI Riyadh dikabarkan akan memfasilitasi kepulangan Suryana Bin Syafei buruh migran asal Kampung Sindangsari Rt.01/11 Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. Ia adalah buruh migran yang mengalami sakit kencing batu dan sempat dirawat di Rumah Sakit Kongdom Riyadh Arab Saudi sejak 25 Maret 2016 lalu. Demikian disampaikan oleh Agus Gia Divisi Komunikasi dan Informasi SBMI Arab Saudi (30/4/2016).

Menurut Agus, informasi ini diterimanya pada saat kunjungan dua orang staff KBRI yaitu Ibda dan Muhammad di kediaman Suryana pada Sabtu 30 April 2016.

H. Zaenal Muttaqien  mengapresiasi aksi nyata staff  KBRI Riyadh dalam melindungi buruh migran. “Ini sesuatu yang baik yang dilakukan oleh KBRI Riyadh dalam perlindungan, semoga aksi-aksi seperti ini berjalan sistematis dan berlaku secara menyeluruh,” kata Ketua SBMI Arab Saudi.

Ditempat berbeda, Hariyanto merasa ada perbaikan dalam perlindungan dan penanganan kasus buruh migran yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Salah satu perbaikan itu antara lain misalnya ada e-perlindungan dan pertemuan antara organisasi buruh migran dengan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri.

“Misalnya kegiatan Sinkronisasi Penanganan Kasus dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Mewakili Keluarga WNI/TKI Bermasalah di Negara-Negara Anggota Gulf Cooperation Council (GCC), yang akan dilaksanakan pada pertengahan Mei 2016, di Depok, Jawa Barat,” kata Ketua SBMI.

Berdasarkan surat elektornik Direktorat PWNI dan BHI Kemlu, kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi dengan LSM yang selama ini sering mendapat kuasa dari keluarga untuk mengurus kasus WNI/TKI. Dengan menguatnya koordinasi tersebut, diharapkan tercipta sinergitas antara LSM dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Hal tersebut penting untuk menghindari adanya langkah-langkah atau pernyataan yang kontraproduktif dan dapat mengganggu proses penanganan kasus. Selain hal tersebut di atas, kegiatan juga dimaksudkan sebagai sarana edukasi bagi publik mengenai penanganan kasus WNI/TKI di luar negeri.

Sinkronisasi penanganan kasus juga diperlukan untuk memantau tindaklanjut penanganan kasus oleh Perwakilan RI. Mengingat cukup banyaknya kasus-kasus yang ditangani oleh Perwakilan RI dan keterbatasan staf di Perwakilan, maka perlu pemantauan secara berkala atas penanganan kasus-kasus yang pernah diajukan oleh Pusat, baik yang dilaporkan langsung oleh keluarga WNI/TKI maupun melalui kuasa/perwakilan keluarga atau LSM yang mendampingi​.