sbmi

Memperjuangkan Keadilan Bagi Buruh Migran dan Anggota Keluarganya

SBMI HONGKONG DESAK KJRI TUNTASKAN KASUS BURUH MIGRAN

2 min read
Chalief Akbar Kepala KJRI Hongkong: Pada prinsipnya kami siap membantu kasus yang ditangani asal data-datanya lengkap

kjri-sbmi hk.jpgPada Jum’at (29/4/16) pukul 16.00, Elis, Rifky, Tuti, dan Pristiana mewakili Pengurus SBMI Hong Kong melakukan audiensi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Audiensi dilakukan SBMI Hong Kong guna mempertanyakan beberapa hal yaitu koreksi data paspor dan jerat hutang atau overcharging yang masih terus menimpa BMI Hong Kong.

Pada pertemuan tersebut, pengurus SBMI Hong Kong ditemui langsung oleh Kepala KJRI Chalief Akbar, Kepala Kansuler Rafail Walangitan, dan Atase Polisi Danur Lieantara.

Elis Ketua SBMI Hong Kong memaparkan pelbagai modus dan pola kasus overcharging yang kian berkembang dan berujung pada jerat hutang. Ia juga mendesak adanya pertemuan rutin sebulan sekali dengan KJRI, guna koordinasi penanganan kasus, agar ada penindakan tegas terhadap agensi nakal yang merugikan BMI.

Menanggapi hal tersebut, Kepala KJRI siap memberikan pelayanan yang dibutuhkan. “Pada prinsipnya kami siap membantu kasus yang ditangani SBMI, asal data-datanya lengkap, KJRI akan mengupayakan komplain ke Labour Department Hong Kong untuk mencabut izin agensi nakal tersebut,” papar Chalief Akbar.

Sementara terkait pelayanan koreksi data paspor yang berujung pada kriminalisasi BMI oleh imigrasi Hong Kong, pihak KJRI menyampaikan, bahwa kebijakan koreksi data akan ditangguhkan sampai ada kesepahaman dengan otoritas pemerintah Hong Kong.

Kepada para pengurus SBMI Hong Kong, pihak KJRI menawarkan untuk terlibat dalam welcoming program atau program sosialisasi untuk BMI yang pertama kali datang ke Hong Kong. Selain itu, KJRI Hong Kong juga menawarkan agar SBMI Hong Kong juga ikut mengisi siaran di Radio yang dikelola KJRI Hong Kong.

Para pengurus SBMI Hong Kong berharap berbagai pengaduan kasus kepada KJRI Hong Kong dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan dan komitmen pemerintah dalam melindungi warga negaranya yang bekerja di Hong Kong.

Tinggalkan Komentar Anda