PENIPUAN TKI, TERJADI KARENA INI
1 min read
Bekerja ke luar negeri itu untuk mendapatkan penghasilan lebih. Maka sebelum berangkat harus tahu betul informasi tentang tata cara perekrutan, PPTKIS/PJTKI yang bagaimana yang berhak merekrut. Ini penting agar tidak ditipu
Berdasarkan pengalaman penanganan kasus Buruh Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia yang ditangani oleh SBMI, hampir setiap kasus ada unsur penipuannya. Apa saja penyebab penipuan terhadap BMI/TKI itu terjadi ?
- Pemerintah Desa sebagai kantong BMI/TKI tidak menyediakan layanan informasi mengenai tata cara penempatan dan perlindungan BMI/TKI, persyaratan calon TKI, kelengkapan dokumen penempatan TKI, biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI, dan hak dan kewajiban calon TKI.
- Hampir semua informasi tersebut bersumber dari calo kepanjangan tangan PPTKIS/PJTKI.
- Hampir semua calon BMI/TKI tidak meminta informasi mengenai salinan Surat Ijin Pengerahan (SIP) kepada calo perekrut. SIP diterbitkan oleh BNP2TKI dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Daerah/Provinsi, sebagai bukti bahwa PPTKIS mempunyai permintaan TKI dan bisa merekrut calon BMI/TKI.
- Hampir semua calon BMI/TKI tidak mengetahui adanya Perjanjian Penempatan (PP). Perjanjian antara calon BMI/TKI yang harus ditanda tangani dihadapan petugas Dinas Tenaga Kerja Daerah/Provinsi. Termasuk mendapatkan salinannya. Perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara penempatan
- Dalam melakukan perekrutan calon BMI/TKI, banyak PPTKIS tidak melewati proses di Dinas Tenaga Kerja Daerah/Provinsi. Kontrol Pemerintah Pusat juga lemah dalam hal ini.
- Layanan mekanisme pemberlakuan sanksi di Kementerian Ketenagakerjaan tidak jelas, hal itu bisa dilihat dari tidak adanya layanan khusus terkait itu, pengaduan yang ada juga tidak ditindaklanjuti serius oleh Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri ataupun Binapenta.
