TERKAIT PT CKS, SBMI AJUKAN HEARING KEPADA DPRD KOTA MALANG

Terkait dengan peristiwa loncatnya 5 orang Calon Pekerja Migran Indonesia dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri Central Karya Semesta milik PT Citra Karya Sejati Malang, hari ini, Senin, 21 Juni 2021, SBMI Malang mengajukan permohonan dengar pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

Hal ini disampaikan oleh pengurus SBMI Dina Nuriyati melalui pesan whatsapp. Menurutnya rapat dengat pendapat (hearing) itu perlu karena ada kontradiksi dari pejabat dari berbagai instansi, baik daerah maupun pusat.

“Contohnya temuan, temuan Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Wali Kota, sangat berbeda, Dinas Ketenagakerjaan mengatakan bahwa BLKLN belum berizin, sementara Wali Kota mengatakan sudah beriin,” jelas Dina

Lebih parah lagi, pernyataan Bapak Sutiaji di media online itu menyangkal temuan-temuan awal dari instansi lain, seperti temuan BP2MI dan Kemnaker. Sehingga terkesan menjadi juru bicara PT CKS. Ditambah lagi dengan melarang publik memberi konotasi negatif kepada BLKLN PT CKS yang menjadi pahlawan devisa.

“Seperti dimuat di beberapa media online pada tanggal 12 Juni 2021, ini pernyataan tendensius, yang sebenarnya tidak boleh, karena sedang dilakukan pemeriksaan, baik oleh tim Kemnaker, BP2MI maupun Polisi,” tegasnya

Lebih dalam Dina menjelaskan bahwa PT CKS patut diduga melakukan perampasan kemerdekaan calon buruh migran dan tindak pidana perdagangan orang. Beberapa kasus buruh migran yang diberangkatkan oleh PT CKS, menunjukkan bahwa ada masalah besar pada bisnis proses penematan buruh migran.

“Contohnya kasus Winja Sumitra yang dipulangkan dalam keadaan hamil, kemudian dirinya dan dokumennya, HPnya ditahan dan harus membayar ganti rugi sebesar Rp 21,2 juta, padahal orang hamil tidak boleh diberangkatkan” papar Dina Nuriyati.

Dina berharap ketua DPRD Kota Malang memberikan waktu kepada SBMI untuk menyampaikan pendapatnya.