AUDIENSI DENGAN SBMI, DISNAKER MALANG LANGSUNG INTRUKSIKAN KADES SE-KABUPATEN LAKUKAN PENDATAAN BMI

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SBMI Malang bersama empat Dewan Pimpinan Desa (DPD) SBMI dari Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Wonosari melakukan audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Senin (25/1/2021).

Audiensi diadakan di gedung Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), Jalan Trunojoyo Kav.3 Kepanjen dan diterima langsung oleh Kepala Disnaker Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo bersama stafnya.

Dalam audiensi tersebut, SBMI Malang menyampaikan hasil temuan bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) di empat desa, yaitu Desa Plaosan, Plandi, Banturejo, dan Tulungrejo belum melakukan pendataan warganya yang menjadi BMI maupun warga yang purna BMI.

“Ketika melakukan audensi dengan Pemdes terkait implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang PPMI di empat desa, kami menemukan fakta bahwa Pemdes tidak mempunyai data warganya yang masih aktif menjadi BMI maupun warga yang sudah purna BMI,” kata Wakil Ketua DPC SBMI Malang, Nani Wilujeng.  

Kepala Disnaker Kabupaten Malang merespon positif hasil temuan SBMI. Di depan peserta audensi, Kepala Disnaker Kabupaten Malang langsung memerintahkan stafnya berkirim surat kepada camat se-Kabupaten Malang untuk mengintruksikan kepada kepala desa di wilayahnya masing-masing agar mulai mendata warganya yang masih aktif menjadi buruh migran di luar negeri dan buruh migran yang sudah pulang ke kampung halaman.

Dengan akan ditindaklanjutinya hasil temuan SBMI oleh Kadisnaker Kabupaten Malang terkait pendataan BMI di tingkat desa, DPC SBMI Malang berharap pelindungan buruh migran dari desa bisa terwujud sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun  2017.

“Untuk kelanjutannya kami berharap  SBMI dan Disnaker bisa terus saling bersinergi dalam mengatasi permasalahan BMI. Khususnya soal pendataan BMI oleh Pemdes, kami sangat mendukung komitmen Pak Kadis. Mudah-mudahan intruksi Pak Kadis bisa segera dilakasnakan oleh para Kepala Desa di seluruh Kabupaten Malang,” pungkas Nani.