SBMI BANYUWANGI IMBAU PILIH CABUB DAN CAWABUB YANG MELINDUNGI BMI

Menjelang Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 nanti, Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Banyuwangi mengimbau purna buruh migran dan keluarganya agar memilih calon bupati/wakil bupati yang benar-benar mempunyai komitmen melindungi Buruh Migran Indonesia (BMI).

“Dalam Pilkada nanti, kami mengimbau kepada purna buruh migran dan keluarganya pilihlah bupati yang punya progam kerja mensejahterakan dan melindungi buruh migran dan keluarganya, pasalnya pemilu sebelumnnya tidak ada satu pun calon yang berpihak pada isu perlindungan BMI,” kata Ketua SBMI Banyuwangi, Agung Subastian kepada redaksi sbmi.or.id, Rabu  (29/09/2020).

Berdasarkan pengamatan SBMI Banyuwangi, lanjut Agung, banyak purna buruh migran di Kabupaten Banyuwangi mengaharapkan pemimpin yang mempunyai visi untuk layanan yang mudah dan melindungi buruh migran.

“Saya akan memilih pemimpin Banyuwangi yang benar-benar memberikan layanan kepada kami, para purna buruh migran. Bahkan, kalau bisa memberikan pekerjaan kepada purna buruh migran yang terdampak pandemi Covid-19,” kata David Sugandi (23), BMI asal Banyuwangi yang beberapa bulan lalu dipulangkan dari Maldiv, Maladewa karena pandemi Covid-19.

Senada dengan David, Dian Islamiyah (26), BMI Taiwan yang pernah mengadukan permasalahannya kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengatakan butuh pemimpin Banyuwangi yang tegas dan berpihak ke buruh migran.

“Pemimpin Banyuwangi harus tegas dan lebih berpihak kepada buruh migran. Saya juga ingin layanan yang ramah dan mudah sehingga tidak ada lagi buruh migran yang barlarut- larut tahapan penanganannya,” kata Dian Islamiyah.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin), Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah kantong BMI urutan ke-13 nasional dan urutan ke-5 di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah BMI sebanyak 6.343 orang.

SBMI Banyuwangi menilai, masih banyak BMI asal Kabupaten Banyuwangi yang saat ini menggantungkan nasibnya menjadi buruh migrandi luar negeri belum tercatat di Disnakerin.

Menurut Agung, tingginya minat masyarakat Banyuwangi menjadi BMI tidak didukung dengan sistem dan aksesibilitas layanan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten. Buktinya, saat ini masih banyak permasalahan yang dialami BMI asal Banyuwangi.

“Dari data Disnakerin Kabupaten Banyuwangi saja telah mencatat bahwa kita menempati urutan ke-5 daerah dengan BMI bermasalah terbanyak se-Provinsi Jawa Timur. Dalam catatan kami banyak dari mereka yang mengalami sakit, meninggal dunia, tidak digaji, penipuan, dan jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau trafficking,”imbuh Agung.

SBMI Banyuwangi berharap kepada pasangan Cabup dan Cawabup jika nanti terpilih harus membuat kebijakan yang berpihak kepada buruh migran dan membuat layanan untuk pemenuhan hak buruh migran.

“Antara lain kebijakan tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang, kebijakan tentang pemenuhan hak kesehatan, pemenuhan hak ekonomi dan layanan penyiapan penempatan serta layanan bantuan hukum (pengaduan dan penyelesain kasus yang mudah diakses dan mudah di pantau oleh keluarga atau masyarakat),” pungkas Agung.