sbmi

Memperjuangkan Keadilan Bagi Buruh Migran dan Anggota Keluarganya

SBMI PERIHATIN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI SINGAPURA

3 min read
Seiderman : Pemenjaraan Wham menandai tren penyalahgunaan undang-undang yang disusun dengan buruk untuk membatasi kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai di Singapura

Serikat Buruh Migran Indonesia, perihatin dengan praktik pembungkaman kebebasan berpendapat di Singapura. Kemarin seorang pembela hak asasi manusia Jolovan Wham dipenjara menyusul pencabutan bandingnya oleh pengadilan tertinggi Singapura sehubungan dengan konferensi yang dia selenggarakan pada tahun 2016.

Demikian disampaikan oleh Hariyanto Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia, menyikapi pemenjaraan Jolovan Wham.

“Forum Buruh Migran di Asia (Migrant Forum in Asia) turut menyesalkan keputusan pengadilan di Singapura atas pembungkaman kebebasan berpendapat,” katanya (25 Agustus 2020).

Sebagaimana yang dirilis oleh International Commission on Jurist (ICJ), organisasi advokat untuk keadilan dan hak asasi manusia mendesak pihak berwenang Singapura mengambil tindakan untuk membatalkan dakwaan dan segera membebaskan Wham dari penjara.

ICJ selanjutnya meminta pihak berwenang untuk menahan diri dari menargetkan pembela hak asasi manusia karena pelecehan melalui proses hukum yang tidak beralasan dan untuk mengubah Undang-Undang Ketertiban Umum negara yang menjadi dasar dakwaan terhadap Wham.

“Wham sekarang akan dipenjara karena menyelenggarakan diskusi pribadi dalam ruangan, yang melanggar haknya atas kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat serta berkumpul secara damai,” kata Ian Seiderman, Direktur Hukum dan Kebijakan ICJ.

Pada November 2016, Wham menyelenggarakan diskusi bertajuk “Pembangkangan Sipil dan Gerakan Sosial” dengan kurang lebih 50 peserta di tempat acara dalam ruangan, termasuk aktivis Hong Kong Joshua Wong sebagai pembicara yang menelepon melalui video call. Sebelumnya, Wham belum mengajukan izin polisi untuk melakukan diskusi, yang diwajibkan berdasarkan Public Order Act (POA) karena Wong bukan warga negara Singapura.

Pada tahun 2019, Wham dihukum karena melanggar pasal 16 (1) POA dan dijatuhi hukuman denda sebesar S $ 2.000 (sekitar USD 1.463) atau sepuluh hari penjara secara default oleh Pengadilan Distrik, setelah itu bandingnya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi. Kemarin, bandingnya terhadap keputusan Pengadilan Tinggi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Singapura. Hari ini, Wham memulai hukuman penjaranya selama sepuluh hari.

“Undang-undang Ketertiban Umum yang sangat cacat pada awalnya diadopsi untuk mengatur pertemuan dan prosesi publik, tetapi sekarang telah memperluas cakupan penerapannya bahkan untuk mencakup diskusi pribadi,” kata Seiderman.

Pada Januari 2019, Pelapor Khusus PBB tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, situasi para pembela hak asasi manusia dan hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan keprihatinan bahwa hukuman itu “jelas tidak diperlukan atau tidak diperlukan. tanggapan yang proporsional terhadap tindakan Jolovan Wham. ” Pelapor Khusus mencatat bahwa tindakan tersebut telah salah menargetkan “pelaksanaan yang sah atas hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul secara damai di Singapura.”

“Hukuman dan pemenjaraan Wham menandai tren lanjutan penyalahgunaan undang-undang yang disusun dengan buruk untuk membatasi kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai di Singapura dan melecehkan individu yang berusaha mengungkap pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut,” kata Seiderman.

ICJ meminta legislator Singapura juga untuk bertindak untuk mengubah undang-undang non-hak asasi manusia lainnya, termasuk Perlindungan dari Kepalsuan Online dan Undang-Undang Manipulasi (POFMA), Undang-undang Administrasi Keadilan (Perlindungan) (AJPA), dan ketentuan pencemaran nama baik pidana berdasarkan Penalinya. Kode.

Wham sebelumnya divonis pada 2018 di bawah AJPA atas tuduhan penghinaan pengadilan menyusul komentar di Facebook bahwa “hakim Malaysia lebih independen daripada Singapura dalam kasus dengan implikasi politik” . Dia saat ini memiliki tuduhan aktif di bawah POA terkait dengan pengorganisasian narapidana terpidana mati dan mengadakan protes diam-diam di kereta MRT dan sedang diselidiki di bawah POA karena memegang tanda diam-diam sebagai solidaritas dengan aktivis lain.

Tinggalkan Komentar Anda