CATAHU 2020 KOMNAS PEREMPUAN, PEMBELA HAM RENTAN DIKRIMINALISASI

Dalam laporan catatan tahunan yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2020, menyimpulkan 8 kesimpulan yang menjadi catatan penting, salah satu yang masih jarang diperhatikan adalah pembelanya.

Kesimpulan nomor 3 (tiga) menjelaskan bahwa perempuan pembela hak asasi manusia rentan terhadap kriminalisasi, stigma komunis, liberal, murtad, dan makar/ ekstrimis. Kerentanan ini terjadi akibat ketiadaan mekanisme Perlindungan Perempuan Pembela HAM.

Ini sesuatu yang sangat miris.

Berikut ini adalah 8 kesimpulan dari buku Catahu 2020 Komnas Perempuan.

1. Kecenderungan Kekerasan Seksual terjadi pada relasi pacaran dengan latar belakang
   pendidikan paling tinggi SLTA, baik sebagai korban maupun pelaku. Kondisi ini disebabkan
   kurangnya pemahaman seksualitas dan kesehatan reproduksi di usia seksual aktif sehingga
   perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu pendidikan Kesehatan
   Reproduksi dan Seksualitas (Pendidikan Seksualitas Komprehensif) dalam kebijakan
   pendidikan di indonesia sangat dibutuhkan.
2. Data CATAHU selama 3 tahun terakhir menemukan bahwa ada pelaku usia anak, jika dibagi
   dengan penduduk usia yang sama, 7 anak per 1.000.000 usia anak kurang dari 18 tahun
   berpotensi menjadi pelaku per tahun. Dengan kata lain setiap hari rata-rata dua anak menjadi pelaku kekerasan.
3. Perempuan Pembela HAM rentan terhadap kriminalisasi, stigma komunis, liberal, murtad,
   dan makar/ ekstrimis akibat ketiadaan Mekanisme Perlindungan Perempuan Pembela HAM.
4. Kasus kekerasan terhadap anak perempuan di ranah personal didominasi oleh kekerasan
   seksual yang dilakukan oleh orang terdekat korban (ayah kandung, ayah angkat/ tiri, dan
   paman).
5. Angka kekerasan terhadap perempuan yang didokumentasikan oleh lembaga layanan milik
   pemerintah dan organisasi non pemerintah masih didominasi lembaga layanan di wilayah
   Jawa. Sementara wilayah di luar Jawa memberikan konstribusi yang masih rendah yang
   berdampak minimnya pencatatan dan pendokumentasian data kekerasan di wilayah tersebut.
6. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) meningkat dalam tiga tahun terakhir berbentuk
   ancaman dan intimidasi penyebaran foto/ video dengan konten pornografi. Komnas
   perempuan mengalami kesulitan mencari lembaga penerima rujukan layanan KBGO yang
   disebabkan minimnya kapasitas lembaga layanan dalam penanganan kasus KBGO.
7. Perempuan korban KBGO rentan dikriminalkan dengan menggunakan UU ITE dan UU
   Pornografi.
8. Tahun 2019 ada kenaikan angka dispensasi nikah yang dikabulkan Pengadilan Agama
   sebesar 85%. Angka ini adalah angka yang dilaporkan, angka pernikahan anak yang tidak
   dilaporkan kemungkinan lebih tinggi. Kenaikan ini bisa disebabkan karena sudah ada
   keputusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review menaikkan usia pernikahan menjadi
   19 tahun.

Dokumen lengkap dapat diunduh disini : unduh