SBMI MINTA KEMNAKER UPDATE DATA P3MI DI APLIKASI JENDELA PMI
1 min read
Setelah terbitnya Surat Dirjen Binapenta Kemnaker No. 3/496/PK.02.00/II/2020 yang diterbitkan pada tanggal 25 Pebruari 2020 tentang Penghentian Pelayanan Penempatan bagi P3MI yang Dijatuhi Sanksi Pencabutan Surat Izin Perushaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), Serikat Buruh Migran Indonesia meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan mengupdate konten aplikasi Jendela PMI.
Menurut Hariyanto, hal itu penting agar tidak ada kekeliruan informasi di masyarakat.
“Berdasarkan pantauan pada hari Kamis, 27 Pebruari 2020, dua hari setelalah penerbitan surat Dirjen Binapenta Kemnaker, data P3MI dalam aplikasi jendela PMI, masih belum berubah,” ungkap ketua umum Serikat Buruh Migran Indonesia (27/2/2020).
Dalam aplikasi Jendela PMI, lanjutnya, jumlah P3MI yang masih terdata sebanyak 438, yang tersebar dalam beberapa provinsi, yaitu:
- Aceh 1
- Bali 4
- Banten 12
- DKI Jakarta 153
- Jawa Barat 116
- Jawa Tengah 28
- Jawa Timur 88
- Kalimantan Barat 1
- Kalimantan Utara 3
- Lampung 3
- Nusa Tenggara Barat 12
- Nusa Tenggara Timur 2
- Sulawesi Selatan 2
- Sulawesi Utara 2
- Sumatera Barat 1
- Sumatera Selatan 1
- Sumatera Utara 9
Jumlah keseluruhan sebanyak 438, sementara P3MI yang dicabut izinnya sebanyak 111, artinya seharusnya data yang disajikan dalam konten aplikasi Jendela PMI, berjumlah 327.
“Saya juga ingin, agar Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI menyesuaikan dengan data yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan, karena berdasarkan data yang ada, per Juni 2019, jumlahnya ada 444, agar tidak simang siur” pintanya
Hariyanto berharap agar Kementerian Ketenagakerjaan segera memerintahkan kepada admin pengelola aplikasi Jendela PMI untuk memperbaharui data P3MI.
