Tugas Pemerintah Pusat

Pasal 38
Bagian Kesatu
Pemerintah Pusat bertugas:

  1. menjamin Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
  2. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  3. menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
  4. membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan penempatan  dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  5. melakukan koordinasi kerja sama antar instansi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
  6. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
  7. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan  hak dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara optimal di negara tujuan;
  8. menyusun  kebijakan  mengenai  Perlindungan  Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
  9. menghentikan  atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau  pada jabatan tertentu di luar negeri;
  10. membuka  dan  menutup  negara  atau  jabatan  tertentu tertutup bagi penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  11. memberikan dan mencabut SIPPPMI;
  12. memberikan dan mencabut SIPPMI;
  13. melakukan  koordinasi  antar  instansi  terkait mengenai kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  14. mengangkat pejabat sebagai atase ketenagakerjaan yang ditempatkan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia atas usul Menteri; dan
  15. menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *