Tugas Badan

Pasal 43

  1. Tugas perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Badan yang dibentuk oleh Presiden.
  2. Badan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden;
  3. Kepala Badan dalam bertanggungjawab kepada Presiden berkoordinasi dengan Menteri;
  4. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai     pelaksana kebijakan dalam pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Pasal 45
Tugas Badan sebagai pelaksana kebijakan antara lain:

a.Melaksanakan kebijakan Penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia:
1. Melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia
2. Menetapkan dan mencabut SIPPMI
3. menyelenggarakan pelayanan penempatan
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan social
5. memenuhi hak-hak pekerja migran Indonesia
6. Memverifikasi dokumen pekerja migran Indonesia

  • Melaksanakan penempatan  dan  perlindungan  pekerja migran Indonesia;
  • Mengusulkan pencabutan SIPPPMI kepada Menteri terhadap PPPMI;
  • Memberikan perlindungan  pada masa penempatan dengan berkoordinasi dengan Perwakilan  Republik Indonesia di negara tujuan;
  • Melakukan fasilitasi,rehabilitasidan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia;
  • Melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomipurna Pekerja Migran Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *