Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Daerah

Pasal 38
Bagian Kesatu
Pemerintah Pusat bertugas:

  1. menjamin Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
  2. mengatur,  membina,  melaksanakan,  dan  mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  3. menjamin   pemenuhan   hak   Calon   Pekerja   Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
  4. membentuk   dan   mengembangkan   sistem   informasi terpadu    dalam    penyelenggaraan    penempatan    dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  5. melakukan koordinasi kerja sama antar instansi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
  6. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
  7. melakukan     upaya     diplomatik     untuk     menjamin pemenuhan    hak   dan   Perlindungan   Pekerja   Migran Indonesia secara optimal di negara tujuan;
  8. menyusun  kebijakan  mengenai  Perlindungan  Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
  9. menghentikan   atau   melarang   penempatan   Pekerja Migran    Indonesia  untuk  negara  tertentu  atau  pada jabatan tertentu di luar negeri;
  10. membuka  dan  menutup  negara  atau  jabatan  tertentu tertutup bagi penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  11. memberikan dan mencabut SIPPPMI;
  12. memberikan dan mencabut SIPPMI;
  13. melakukan  koordinasi  antar  instansi  terkait mengenai kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  14. mengangkat pejabat sebagai atase ketenagakerjaan yang ditempatkan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia atas usul Menteri; dan
  15. menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon   Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan   vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah Provinsi
Pasal 39
Pemerintah Daerah provinsi bertugas:

  1. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
  2. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
  3. penerbitan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  4. memberikan   Perlindungan   Pekerja   Migran  Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;
  5. menyediakan    pos    bantuan/pelayanan di    tempat pemberangkatan    dan    pemulangan    Pekerja   Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan; dan
  6. menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon   Pekerja Migran    Indonesia melalui pendidikan  vokasi   yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
  7. mengatur, membina,melaksanakan,dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  8. membentuk layanan terpadu satu pintu penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di   tingkat provinsi

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 40
Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertugas:

  1. mensosialisasikan  informasi  dan  permintaan  Pekerja Migran Indonesia kepada instansi terkait;
  2. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
  3. melaporkan    hasil    evaluasi    terhadap    Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri;
  4. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
  5. memberikan Perlindungan Pekerja Migran  Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja   di daerah kabupaten kota yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  6. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan   kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
  7. melakukan   pembinaan dan pengawasan   terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;
  8. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
  9. menyediakan/memfasilitasi   pelatihan   Calon   Pekerja Migran    Indonesia   melalui   pendidikan  vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
  10. mengatur,  membina,  melaksanakan,  dan  mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  11. membentuk layanan terpadu satu pintu Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indoonesia di   tingkat kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Pemerintah Desa
Pemerintah desa bertugas:
Pasal 41

  1. menerima    dan    memberikan    informasi    permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  2. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
  3. memfasilitasi pemenuhan persyaratan    administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
  4. melakukan monitoring keberangkatan dan  kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
  5. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota keluarganya.

Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *