Perlindungan Sebelum Bekerja

Perlindungan Sebelum Bekerja
Pasal 8

1. Perlindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

  • perlindungan administratif; dan
  • perlindungan teknis.

Perlindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain paling sedikit meliputi:

  • kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan;dan
  • penetapan kondisi dan syarat kerja.

(3)   Perlindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain paling sedikit meliputi:

  1. a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
  2. b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja; dan pelatihan;
  3. c. jaminan sosial;
  4. d. fasilitasi pemenuhan hak -hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
  5. e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
  6. f.  pelayanan penempatan di layanan terpadu  satu pintu penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
  7. g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 9
(1)    Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf  c dan permintaan Pekerja Migran  Indonesia berasal dari:
a.    Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
b.    Mitra Usaha di negara tujuan; dan/atau
c.    Calon Pemberi Kerja, baik perseorangan maupun badan usaha asing di negara tujuan.

(2)   Informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja di negara tujuan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c harus   diverifikasi oleh Atase Ketenagakerjaan atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk.

Pasal 10

(1)    Atase Ketenagakerjaan atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk di negara tujuan wajib   melakukan verifikasi terhadap:

  • a.    Mitra Usaha di negara tujuan; dan
  • b.    calon Pemberi Kerja.

(2)    Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Atase  Ketenagakerjaan  atau  Pejabat  Dinas  Luar Negeri yang ditunjuk menetapkan Pemberi Kerja dan Mitra  Usaha  yang  bermasalah  dalam  daftar  Pemberi Kerja dan Mitra Usaha yang bermasalah.
(3)    Atase Ketenagakerjaan atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk wajib mengumumkan daftar Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja bermasalah secara periodik.
(4)    Hasil verifikasi terhadap Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi  dalam pemberian izin penempatan bagi Perusahaan   Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bermitra dengan Mitra Usaha yang bermasalah.

Pasal 11
(1)    Pemerintah Pusat mendistribusikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Pemerintah Daerah Provinsi;
(2)    Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dengan melibatkan aparat Pemerintah Desa.

Pasal 12
(1)    Calon Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.
(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai proses yang dipersyaratkan diatur dalam peraturan Kepala Badan.

Pasal 13
Untuk  dapat  ditempatkan  di  luar  negeri,  Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

  1. surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
  2. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa/lurah;
  3. sertifikat kompetensi kerja;
  4. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
  5. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
  6. visa kerja;
  7. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
  8. Perjanjian Kerja.

Pasal 14

Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dengan   dan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Pasal 15
(1)    Hubungan  kerja  antara  Pemberi  Kerja  dan  Pekerja Migran    Indonesia   terjadi   setelah   Perjanjian   Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.
(2)   Perjanjian  Kerja  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit meliputi:

  1. nama, profil, dan alamat lengkap dan jelas PemberiKerja;
  2. nama dan alamat lengkap dan jelas Pekerja Migran Indonesia;
  3. jabatan   atau   jenis   pekerjaan   Pekerja   Migran Indonesia;
  4. hak dan kewajiban para pihak;
  5. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah  dan  tata  cara  pembayaran,  hak  cuti  dan waktu istirahat, serta fasilitas dan jaminan sosial;
  6. jangka waktu Perjanjian Kerja; dan
  7. adanya jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja.

(3)    Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  standar  perjanjian kerja,    penandatanganan,  dan  verifikasi  diatur  lebih lanjut dengan peraturan Kepala Badan.

Pasal 16
Jangka waktu Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis antara pekerja dan pemberi kerja dan dapat diperpanjang.

Pasal 17
Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang di kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Pasal 18
Perjanjian  Kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15 tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak.

Pasal 19
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan atau jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja.

Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Perlindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *