Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum
Pasal 31

Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan yang:

  1. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
  2. pemerintah negara tujuan telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik    Indonesia; dan/atau
  3. memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Pasal 32

(1)Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan:
     a. keamanan;
     b. perlindungan hak asasi manusia;
     c. pemerataan kesempatan kerja; dan/atau
     d. kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.
(2)    Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan Republik      Indonesia, kementerian/lembaga, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan masyarakat.
(3)    Penetapan negara tertentu atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah.
(4)    Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian dan pelarangan penempatan Pekerja Migran   Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 33
Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan  peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *