Perlindungan Ekonomi

Paragraf 3
Perlindungan ekonomi
Pasal 35
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Indonesia Migran melalui:

  1. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dalam negeri dan negara tujuan;
  2. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
  3. edukasi wirausaha.

Pasal 36
Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *