Penyidikan

Bab X Penyidikan

Pasal 66

1. Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada pejabatpegawai negeri sipil tertentu di instansi pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten kota yang bertanggung jawab di dibidang ketenagakerjaan diberi diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor  8  tahun  1981  tentang hukum  acara  pidana, untuk   melakukan     penyidikan     tindak     pindana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Penyidik  pegawai  negeri  sipil  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) berwenang:

  • melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran  laporan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  • melakukan   pemeriksaan   terhadap   orang   yang diduga    melakukan   tindak    pidana    di   bidang ketenagakerjaan;
  • meminta  keterangan  dan  bukti  dari  orang  atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; d.melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  • melakukan   pemeriksaan   atas   surat   dan/atau dokumen    lain  tentang  tindak  pidana  di  bidang ketenagakerjaan;
  • meminta   bantuan   tenaga   ahli   dalam   rangka pelaksanaan    tugas  penyidikan  tindak  pidana  di bidang ketenagakerjaan;
  • menghentikan  penyidikan  apabila  tidak  terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

3. Dalam melaksanakan kewenagannya, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi    dengan   penyidik   pegawai   negeri   sipil instasi terkait.

4. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *