Penyelesaian Perselisihan

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 65

  1. Dalam  hal  terjadi  perselisihan  antara  Pekerja  Migran Indonesia  dengan pelaksana  penempatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal   49   mengenai   pelaksanaan Perjanjian Penempatan, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah.
  2. Dalam  hal  musyawarah  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  tidak tercapai,  maka  salah  satu  atau  kedua belah pihak   dapat   meminta  bantuan   penyelesaian perselisihan tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah kabupaten/kota,    Pemerintah   Daerah   provinsi, serta Pemerintah Pusat.
  3. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *