Pemerintah Kabupaten/Kota

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 40
Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertugas:

  1. mensosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada instansi terkait;
  2. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
  3. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri;
  4. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
  5. memberikan Perlindungan Pekerja Migran  Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja   di daerah kabupaten kota yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  6. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan   kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
  7. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;
  8. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
  9. menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
  10. mengatur,  membina,  melaksanakan,  dan  mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  11. membentuk layanan terpadu satu pintu Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indoonesia di   tingkat kabupaten/kota.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *