Pemerintah Daerah Provinsi

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah Provinsi
Pasal 39
Pemerintah Daerah provinsi bertugas:

  1. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
  2. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
  3. penerbitan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  4. memberikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;
  5. menyediakan pos bantuan/pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan; dan
  6. menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan vokasi   yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
  7. mengatur, membina,melaksanakan,dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  8. membentuk layanan terpadu satu pintu penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di   tingkat provinsi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *