Menimbang

  1. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung   tinggi,   dihormati,   dan   dijamin penegakannya    sebagaimana    diamanatkan    dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. bahwa   negara   menjamin   hak,   kesempatan,   dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
  3. bahwa terdapat banyak kelemahan dalam manajemen dan pengawasan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.
  4. bahwa Pekerja Migran Indonesia di luar negeri harus dilindungi dari sering dijadikan objek perdagangan manusia, termasuk  perbudakan  dan  kerja  paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
  5. bahwa  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  di  luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional;
  6. bahwa  negara  wajib  membenahi  keseluruhan  sistem perlindungan   bagi   Pekerja   Migran   Indonesia   dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;
  7. bahwa penempatan dan   perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah,     baik    pusat    maupun    daerah    dengan mengikutsertakan masyarakat.
  8. bahwa  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 39   Tahun   2004   tentang  Penempatan   dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  9. bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,   huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h perlu membentuk Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia;

versi terbaru tanggal 12 Oktober 2017.

  1. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan pelindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
  3. bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
  4. bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan pelindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan  nasional;
  5. bahwa negara wajib membenahi keseluruhan sistem pelindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
  6. bahwa penempatan dan  pelindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat;
  7. bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelindungan pekerja migran Indonesia;
  8. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,  huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *