Layanan Terpadu

Pasal 37

(1)    Pelayanan penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi.

(2)    Dalam    memberikan    pelayanan    penempatan    dan perlindungan      sebagaimana   dimaksud   pada  ayat  (1) Pemerintah Daerah membentuk layanan terpadu satu pintu.

(3)    layanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:

  • mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan   dan   Perlindungan   Pekerja  Migran Indonesia;
  • memberikan   efisiensi   dan   transparansi   dalam pengurusan  dokumen penempatan dan perlindungan  Calon Pekerja   Migran  Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
  • mempercepat  peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Terpadu Satu Pintu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Versi terbaru tanggal 12 Oktober 2017.

BAB IV

LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

Pasal 37

(1)      Pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi.

(2)      Dalam memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk layanan terpadu satu atap.

(3)      Layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:

  1. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  2. memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
  3. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia.

(4)      Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan terpadu satu atap diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *