Ketentuan Umum

  1. Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
  2. Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  warga  negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan   menerima   upah   di   luar   wilayah Republik Indonesia.
  3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami/istri/anak/orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau  penetapan  pengadilan  baik  yang berada di  Indonesia  maupun  yang  tinggal  bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
  4. Pekerja  Migran  Indonesia  secara  Perseorangan  yang selanjutnya   disebut  Pekerja  Mandiri  adalah  Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
  5. Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  segala upaya  untuk  melindungi  kepentingan  Calon  Pekerja Migran  Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia dan  keluarganya    dalam    mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
  6. Perlindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk  memberikan perlindungan    sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
  7. Perlindungan   Selama   Bekerja   adalah   keseluruhan aktivitas      untuk   memberikan   perlindungan   selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota   keluarganya berada di luar negeri.
  8. Perlindungan   Setelah  Bekerja   adalah   keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak Pekerja Migran Indonesia  dan  anggota  keluarganya  tiba  di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
  9. Perusahaan   Penempatan  Pekerja Migran  Indonesia adalah   badan   usaha   berbadan   hukum,   perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  10. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
  11. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah,   badan hukum swasta,     dan/atau perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
  12. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing setiap pihak     dalam  rangka  penempatan  dan  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan.
  13. Perjanjian Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang selanjutnya disebut Perjanjian   Penempatan   adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan dengan dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan  kewajiban   masing-masing   setiap   pihak,   dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  14. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran  Indonesia   dengan   dan   Pemberi   Kerja   yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban masing- masing   setiap  pihak,  serta  jaminan  keamanan  dan keselamatan selama bekerja sfesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  15. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia mempunyai kesiapan mental dan   pengetahuan   untuk   bekerja   di   luar   negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
  16. Visa  Kerja  adalah  izin  tertulis  yang  diberikan  oleh pejabat yang berwenang di suatu negara penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
  17. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia  yang  selanjutnya  disingkat  SIPPPMI  adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  18. Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat SIPPMI adalah izin tertulis yang diberikan   oleh   Kepala   Badan   kepada   Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
  19. Jaminan  Sosial  adalah  salah  satu  bentuk perlindungan  sosial  untuk  menjamin  seluruh  rakyat agar  dapat   memenuhi   kebutuhan  dasar   hidupnya yang layak.
  20. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
  21.  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum  yang menyelenggarakan    program   Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
  22. Pemerintah  Pusat  adalah  Presiden  Republik  Indonesia yang   memegang    kekuasaan    pemerintahan    negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan  daerah  yang  memimpin pelaksanaan   urusan    pemerintahan    yang    menjadi kewenangan daerah otonom.
  24. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  desa    sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  25. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut   Perwakilan   Republik   Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan   kepentingan   bangsa,   negara,   dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
  26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
  27. Badan  adalah  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian yang    bertugas   sebagai   pelaksana   kebijakan   dalam pelayanan dan  pPerlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

  Pasal 2

 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berasaskan:

  1. keterpaduan
  2. persamaan hak;
  3. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
  4. demokrasi;
  5. keadilan sosial;
  6. kesetaraan dan keadilan gender;
  7. nondiskriminasi;
  8. anti-perdagangan manusia;
  9. transparansi;
  10. akuntabilitas; dan
  11. berkelanjutan.

 

Pasal 3

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

  1. menjamin pemenuhan  dan  penegakan  hak- hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran; dan
  2. menjamin  perlindungan  hukum,  ekonomi,  dan  sosial Pekerja Migran Indonesia

 

Versi terbaru tanggal 12 Oktober 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
  2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
  3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
  4. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
  5. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
  6. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
  7. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
  8. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
  9. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum, perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  10. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
  11. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
  12. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
  13. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  15. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
  16. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
  17. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  18. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
  19. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  20. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
  21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
  22. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  24. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa  sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  25. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
  26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
  27. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

 

Pasal 2

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berasaskan:

  1. keterpaduan;
  2. persamaan hak;
  3. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
  4. demokrasi;
  5. keadilan sosial;
  6. kesetaraan dan keadilan gender;
  7. nondiskriminasi;
  8. anti-perdagangan manusia;
  9. transparansi;
  10. akuntabilitas; dan
  11. berkelanjutan.

 

Pasal 3

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

  1. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
  2. menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *