Ketentuan Pidana

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 68
Setiap orang yang tidak memberikan data dan informasi yang benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 huruf c, Pasal 14, Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 58 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling   lama   2   (dua)   tahun   dan   denda   paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 69
Setiap orang yang  menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70
Setiap orang yang memalsukan dokumen penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, Pasal 8 ayat (2) huruf a, dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 71
Setiap orang yang menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan  serta peraturan  perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 63 huruf b, huruf e, dan huruf f dipidana dengan  pidana  penjara paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 72
Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 
Pasal 73
(1)Setiap  orang  yang  memberangkatkan  Pekerja  Migran Indonesia  yang  tidak  memenuhi  persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 63 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama
1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)Setiap  orang  yang  menahan  pemberangkatan  Pekerja Migran    Indonesia  yang  telah  memenuhi  persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 63 huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama
1(satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74
Setiap orang yang:

  • menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
  • menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  pada jabatan    yang     tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan     kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b;
  • mengalihkan atau memindahtangankan SIPPPMI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g;
  • mengalihkan   atau   memindahtangankan   SIP   kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf i;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 
Setiap orang yang:
Pasal 75

  1. membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d;
  2. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu    yang    dinyatakan    tertutup    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f;
  3. menempatkan   Pekerja   Migran   Indonesia   tanpa   SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf h;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat  2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 76
Setiap orang yang menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp2.000.000.000,00  (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 77
Setiap orang yang menyuruh dan/menganjurkan Pekerja Migran Indonesia bekerja di luar jabatan atau jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 78
Setiap  pejabat  yang  meloloskan  seleksi  terhadap  Calon Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan   paling singkat 3 (tiga) bulan   dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 
Pasal 79
Setiap  pejabat  yang  meloloskan  seleksi  terhadap  Calon
Pekerja Migran Indonesia yang:

  1. tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan/atau profesi atau mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c;
  2. tidak  memenuhi  persyaratan  kesehatan  dan  psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d;

dipidana dengan pidana kurungan   paling singkat 3 (tiga) bulan  dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 80
Setiap pejabat yang memberikan SIP pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara yang pemerintahnya belum membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia atau ke negara yang tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 81
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 78 dilakukan oleh pejabat pemerintah, dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 82
(1)    Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal …., Pasal …., dan Pasal …. adalah pelanggaran.
(2)    Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal …., Pasal …., Pasal …., Pasal …., Pasal …., Pasal …., Pasal
…., dan Pasal …. adalah kejahatan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *